Ia menyebut faktor itu disebabkan antara lain kurang transparan dan akuntabelnya pengelolaan keuangan partai politik selama ini. Untuk itu, ia mengatakan persoalan pengelolaan keuangan partai politik harus segera ditangani.
"Dan ini bukan hal yang mudah, banyak faktor yang membuat politik di Indonesia menjadi bermasalah. Tapi salah satu faktor yang memang mendesak untuk segera ditangani itu adalah masalah keuangan partai politik," kata Dradjad.
Dradjad kemudian menyinggung usulan KPK yang meminta negara mengalokasikan dana untuk parpol. Ia menilai, jika hal itu direalisasikan oleh pemerintah, potensi korupsi politik bisa ditekan.
"Ini bagian misi untuk jalankan good and clean governance. Efeknya ini sangat besar, dia akan merembes horizontal ke pengelolaan di kementerian dan lembaga. Dan sebagian kementerian dan lembaga ini dipimpin oleh menteri dari parpol, dia akan merembes ke sana dan pengelolaan uang daerah oleh gubernur, bupati, wali kota, terutama yang berasal daru parpol. Angka Rp 1,4 triliun tadi multiplier effect-nya besar sekali. Apakah menjamin tidak ada korupsi? Oh tentu tidak, pasti ada saja. Paling tidak ini kita menutup alasan utamanya dari politikus melakukan yang neko-neko," tuturnya.
"Jadi ini adalah misi bersama kita kalau saya diberi amanah. PAN kan mengajak partai lain untuk berdakwah untuk memperbaiki good and clean governance melalui pengelolaan keuangan partai," imbuhnya.
(ibh/knv)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini