Jadi Caketum PAN, Dradjad Wibowo Ingin Rombak Pengelolaan Keuangan Partai

Dradjad Wibowo mendaftarkan diri maju menjadi bakal caketum PAN. (Ibnu/detikcom)

Jakarta -

Dradjad Wibowo mempunyai keinginan mewujudkan good and clean governance jika terpilih sebagai Ketua Umum PAN. Salah satu caranya dengan membenahi pengelolaan keuangan partai.

"Dalam rangka misi menuntaskan misi dakwah saya untuk good and clean governance, itu salah satu yang ingin saya perjuangkan apabila nanti diberi amanat memimpin PAN, itu adalah merombak-membenahi pengelolaan keuangan partai-partai politik. PAN kita harapkan bisa menjadi pelopor dalam perombakan dalam keuangan parpol," kata Dradjad di kantor DPP PAN, Jl Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2020).

Dradjad mengaku selama ini sedih melihat para politikus, baik dari legislatif maupun eksekutif, yang bermasalah dengan KPK. Menurutnya, fenomena itu membuat masyarakat alergi terhadap politik.

"Saya selalu merasa sedih, merasa terpukul, setiap saat mendengar ada politikus yang harus bermasalah dengan KPK. Entah itu ia berada di pemerintahan, eksekutif, entah dia jadi menteri, entah itu dia berada di DPR, entah itu dia kepala daerah, entah itu dia anggota DPRD, karena itu membuat masyarakat semakin alergi terhadap proses politik, semakin alergi terhadap proses politik. Masyarakat semakin melihat bahwa--maaf--politik itu kotor dan survei-survei menunjukkan itu," sebut Dradjad.

Ia menyebut faktor itu disebabkan antara lain kurang transparan dan akuntabelnya pengelolaan keuangan partai politik selama ini. Untuk itu, ia mengatakan persoalan pengelolaan keuangan partai politik harus segera ditangani.

"Dan ini bukan hal yang mudah, banyak faktor yang membuat politik di Indonesia menjadi bermasalah. Tapi salah satu faktor yang memang mendesak untuk segera ditangani itu adalah masalah keuangan partai politik," kata Dradjad.

Dradjad kemudian menyinggung usulan KPK yang meminta negara mengalokasikan dana untuk parpol. Ia menilai, jika hal itu direalisasikan oleh pemerintah, potensi korupsi politik bisa ditekan.

"Ini bagian misi untuk jalankan good and clean governance. Efeknya ini sangat besar, dia akan merembes horizontal ke pengelolaan di kementerian dan lembaga. Dan sebagian kementerian dan lembaga ini dipimpin oleh menteri dari parpol, dia akan merembes ke sana dan pengelolaan uang daerah oleh gubernur, bupati, wali kota, terutama yang berasal daru parpol. Angka Rp 1,4 triliun tadi multiplier effect-nya besar sekali. Apakah menjamin tidak ada korupsi? Oh tentu tidak, pasti ada saja. Paling tidak ini kita menutup alasan utamanya dari politikus melakukan yang neko-neko," tuturnya.

"Jadi ini adalah misi bersama kita kalau saya diberi amanah. PAN kan mengajak partai lain untuk berdakwah untuk memperbaiki good and clean governance melalui pengelolaan keuangan partai," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya