.webp)
Wakil Ketua MPR, Syarifuddin Hasan mengadakan silaturahmi dan serap aspirasi di calon ibu kota negara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur. Silaturahmi dan Serap Aspirasi ini dihadiri Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud, sekda, anggota DPRD Kabupaten PPU, para kepala dinas, serta tokoh masyarakat.
"Semua perhatian saat ini tertuju pada Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Saya yakin di masyarakat Indonesia saat ini di dalam pikirannya ada keinginan untuk melakukan kunjungan ke PPU, calon ibu kota negara (IKN)," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2020).
Menurutnya, hal itu wajar terjadi karena pemerintah sudah menetapkan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kedatangan kami dari luar PPU kemudian datang ke PPU seolah-olah datang dari daerah ke ibu kota negara," ujarnya.
Lantaran itu, ketika ia mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke PPU, ia sangat memprioritaskan hal tersebut. Setelah datang berkunjung ke PPU, Syarif mendapat kesan luar biasa dari kabupaten ini.
"Tadi saya katakan kepada bupati, terkesan dengan Kabupaten PPU melihat pembangunan yang berjalan di kabupaten ini," tuturnya.
"Dalam hal apapun ada first impression atau kesan pertama akan muncul secara otomatis. Dan kesan saya terhadap PPU ini sangat luar biasa. Di Pulau Jawa pun suasana seperti di PPU jarang terlihat. Karena itu saya ucapkan selamat kepada bupati yang sedang memimpin PPU," imbuhnya.
Dalam silaturahmi dan serap aspirasi itu, Syarif mengatakan dalam rangka wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan GBHN, MPR ingin mengkaji lebih mendalam dengan cara bertatap muka dengan rakyat.
"Saya akhirnya memilih bertatap muka dengan kalangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota," ucapnya.
Syarif menilai, kalangan pemda merupakan representasi dari rakyat. Sebab, mereka langsung bertemu dengan rakyat. Mereka juga pasti yang paling mengetahui apa yang diinginkan rakyat.
"Karena itu saya menetapkan bertemu dengan aparat pemda. Kabupaten PPU merupakan kabupaten pertama yang saya kunjungi," sebutnya.
Silaturahmi dan serap aspirasi ini diikuti sekitar 100 orang. Ia mengatakan bahwa hal ini menunjukkan kepedulian pada konstitusi di Kabupaten PPU sangat tinggi.
"Saya memberikan apresiasi. Karena itu saya ingin mendapatkan banyak masukan. Semua masukan itu akan dicatat dan menjadi dokumen resmi dalam pembahasan di MPR," pungkasnya.
Dalam serap aspirasi itu muncul beberapa isu dan pernyataan di antaranya soal otonomi daerah yang perlu dikembalikan lagi ke tingkat kabupaten, persoalan tanah adat, pertanyaan tentang urgensi menghidupkan kembali GBHN, dan soal regulasi yang memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
Mendagri Jelaskan Kenapa Pemindahan Ibu Kota Diurus Bappenas:
(ega/ega)
