Deputi Pencegahan KPK Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Surat ke Perusahaan

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Jumat, 07 Feb 2020 18:21 WIB
Deputi Pencegahan KPK Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Surat ke Perusahaan
Foto: Ahmad Bil Wahid/detikcom

Terkait dengan Pahala Nainggolan, Boyamin menceritakan PT Geo Dipa mencoba mengonfirmasi saldo rekening milik perusahaan kliennya dengan melalui bantuan KPK. KPK lalu mengirimkan surat ke PT Geo Dipa dengan menyebut PT Bumigas tak memiliki rekening di Bank HSBC Indonesia.

Surat itu dijadikan bukti untuk menggugat PT Bumigas kembali di BANI. Dan akhirnya BANI mengabulkan gugatan PT Geo Dipa.

"Lalu digugat ke BANI lagi, itu dikabulkan, dengan bukti surat dari Pahala Nainggolan, itu ada kalimat rekening tidak bisa dibuka karena sudah 7 tahun. Ada kalimat berikutnya itu bahwa Bumigas tidak punya rekening yang masih aktif atau sudah ditutup," ucapnya.


TANGGAPAN GeoDipa:

Terkait sengketa kontrak No. KTR.OO1/GDE/|l/2005, putusan BANI No.922/ll/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Mei 2018, telah menyatakan Bumigas tidak memenuhi ketentuan Pasal 55.1 kontrak yang merupakan syarat efektif kontrak. Putusan BANI tersebut menyatakan bahwa kontrak telah berakhir. Walaupun putusan BANI sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan putusan yang final dan mengikat, namun Bumigas tetap mengajukan permohonan pembatalan BANI di pengadilan.

Terhadap permohonan Bumigas tersebut, pengadilan berdasarkan Putusan MA No.105.B/Pdt.SusArbt/2018 tanggal 25 Januari 2019 30. Putusan PN Jakarta Selatan No.529/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Se|. tanggal 4 September 2018, menyatakan menolak permohonan pembatalan Bumigas tersebut yang berarti kontrak telah berakhir sebagaimana putusan BANI No.922/H/ARB~BAN|/2017 tanggal 30 Mei 2018. Putusan MA ini, Sesuai dengan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan SEMA No. 4/2016, merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat. OIeh karena itu, secara yuridis normatif tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali terhadap Putusan MA tersebut.

Prof. DR Edward Omar Sharif Hiariej, SH. MHum menyatakan bahwa selain memiliki fungsi penindakan, KPK juga memiliki fungsi pencegahan untuk menghindarkan terjadinya kerugian keuangan negara. Untuk itu, KPK berwenang untuk melakukan tindakan klarifikasi yang dimintakan oleh BUMN untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.

KPK mengeluarkan surat tersebut sesuai dengan prosedur dan kewenangannya. Dalam hal ini, KPK mengeluarkan surat tersebut untuk menghindarkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Menurut Pasal 55 Kontrak, paling lambat tanggal 30 April 2005 Bumigas harus menyampaikan adanya prove of fund yang dapat diterima GeoDipa sebagai syarat kontrak berlaku efektif. Apabila ketentuan ini tidak dapat dipenuhi, maka secara otomatis kontrak telah berakhir dengan sendirinya. Pada tanggal 29 April 2005 Bumigas melalui surat No.89 tanggal 29 April 2005 menyatakan telah adanya first drawdown berupa transfer sebesar HKD 40 juta melalui rekening HSBC (Hongkong) milik Bumigas dari Honest Group Holding Limited untuk memenuhi ketentuan pasal 55 Kontrak. Yang mana kemudian pada saat renegosiasi tahun 2016 GeoDipa menanyakan berkali-kali, baik secara Iisan maupun tertulis, update status first drawdown tersebut yang merupakan syarat efektif Kontrak namun tidak pernah dijawab oleh Bumigas sampai kemudian GeoDipa melakukan pendaftaran ke BANI karena tidak ada kejelasan mengenai syarat efektif kontrak ini.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, kami meyayangkan Detikcom dapat diduga tidak menerapkan prinsip kehatian-hatian dan patut diduga telah melanggar Kode Etik Jurnalistik sehingga menghasilkan berita dan informasi yang tidak akurat, tidak berimbang dan tidak mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik.

Karena hal itu dianggap merugikan pihaknya, PT Bumigas meminta penjelasan ke HSBC.

"Kami kemudian lacak ke HSBC, jawabannya karena sudah 7 tahun tidak bisa dibuka lagi. Tidak ada kalimat 'tidak punya rekening'," imbuhannya.

Boyamin melaporkan Pahala melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP. Selain Pahala, Dirut PT Geo Dipa, Riki Firmandha Ibrahim, turut dilaporkan

Catatan Redaksi

Redaksi memutakhirkan berita ini pada Kamis (20/2/2020) pukul 20.00 WIB, setelah mendapatkan Hak Jawab dan Nota Keberatan dari Geo Dipa. Hak Jawab juga telah dimuat dalam artikel di bawah ini:


(abw/aud)