Tepat 7 tahun lalu, negara bagian Mississippi di Amerika Serikat akhirnya meratifikasi Amandemen Ke-13 konstitusi AS yang mengatur penghapusan praktik perbudakan. Mississippi menjadi negara bagian terakhir yang mengakui amandemen ini sejak disetujui Kongres AS pada 31 Januari 1865.
Amandemen tersebut berbunyi, "Tidak ada perbudakan ataupun perbudakan yang tak disengaja, kecuali hukuman atas kejahatan yang telah dituntut dengan selayaknya, diperkenankan di Amerika Serikat atau tempat yang berada dalam yurisdiksinya."
Adalah Presiden Abraham Lincoln yang menggagas amandemen ini untuk menguatkan Proklamasi Emansipasi yang dikeluarkannya pada 1 Januari 1863 saat terjadinya Perang Sipil. Namun amandemen ini baru mulai diratifikasi sejumlah negara bagian pada 6 Desember 1865. Termasuk negara bagian di selatan Amerika Serikat yang memberontak saat Perang Sipil karena mendukung perbudakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mississippi saat itu ikut dalam golongan negara bagian yang menolak ratifikasi bersama New Jersey, Delaware, dan Kentucky. Tapi tiga negara bagian yang lain belakangan ikut meratifikasi secara resmi. Hanya Mississippi yang bertahan enggan meratifikasi.
'Terbongkarnya' penolakan Mississippi itu berawal dari film 'Lincoln' yang dirilis pada akhir 2012. Film yang disutradarai Steven Spielberg ini memantik rasa penasaran seorang associate professor di University of Mississippi Medical Center bernama Ranjan Batra.
Simak Video "Badai Salju Kacaukan Aktivitas Warga Amerika Serikat"
"Pada akhir cerita (film) ada pertanyaan terbuka tentang bagaimana proses ratifikasi berlangsung," kata Ranjan kepada Ben Waldron dari ABC. "Hidup di Selatan seperti halnya saya ini membuat ada pertanyaan terbuka yang cukup besar tentang hal itu." Ranjan kemudian melakukan penyelidikan sendiri.
Dalam situs web usconstitution.net, Ranjan mendapati ada tanda bintang di sebelah negara bagian Mississippi sehubungan dengan ratifikasi Amandemen Ke-13 itu. Ada keterangan pada situs web itu bahwa Mississippi meratifikasi amandemen pada 1995, tetapi karena tidak pernah secara resmi melaporkan maka ratifikasi itu tidak diakui.
![]() |
"Mississippi banyak mendapat tekanan buruk karena hal semacam ini dan saya merasa hal itu harus diperbaiki," ujar Ranjan, yang juga ahli neurobiologi dan anatomi itu. "Semua orang di sini ingin melupakan bagian dari masa lalu Mississippi tersebut dan kami memilih beralih ke abad ke-21 ketimbang terjebak situasi abad ke-19."
Ranjan meminta bantuan Ken Sullivan, koleganya di kampus, untuk melakukan penelusuran. Sullivan, yang tertarik akan kisah itu, langsung menghubungi kantor Arsip Nasional untuk mengecek kebenaran informasi situs web usconstitution.net itu. Dan ternyata benar, negara bagian Mississippi belum mengirimkan salinan ratifikasi.
Sullivan pun bergegas meminta arsip negara bagian untuk membuka salinan ratifikasi yang dibuat pada 1995. "Ternyata dalam paragraf terakhirnya memerintahkan Sekretaris Negara Bagian Mississippi untuk menginformasikan pada Arsip Nasional, namun instruksi tersebut tidak pernah dikerjakan tanpa alasan yang jelas," kata Sullivan.
Berbekal informasi yang didapatkan, Sullivan menghubungi Sekretaris Negara Bagian Mississippi Delbert Hosemann. Hosemann dengan cepat setuju untuk mengajukan sejumlah dokumen ke Arsip Nasional untuk proses ratifikasi secara resmi.
Pada 7 Februari, Direktur Kantor Registrasi Federal, Arsip Nasional Amerika Serikat, Charles A Barth menyatakan telah menerima pemberitahuan dari Mississippi, "Dengan tindakan ini, negara bagian Mississippi telah meratifikasi Amandemen Ketiga Belas konstitusi Amerika Serikat," tulis Barth.
"Bagi saya penting, bagian bersejarah ini telah dilakukan negara ini," ujar Sullivan. "Saya tahu, kita memiliki beberapa titik gelap dalam sejarah di seluruh selatan, dan itu masih mempengaruhi pendapat orang tentang Mississippi sampai hari ini."