ADVERTISEMENT

Mesin Waktu

Ada Negara Bagian AS Baru 7 Tahun Lalu Akui Penghapusan Perbudakan

Pasti Liberti Mappapa - detikNews
Jumat, 07 Feb 2020 16:45 WIB
Ilustrasi perdagangan budak di Amerika Serikat sekitar tahun 1850-an (Jocelyn Whitney/Library of Congress)
Ilustrasi perdagangan budak di Amerika Serikat sekitar tahun 1850-an (Jocelyn Whitney/Library of Congress)
Jakarta -

Tepat 7 tahun lalu, negara bagian Mississippi di Amerika Serikat akhirnya meratifikasi Amandemen Ke-13 konstitusi AS yang mengatur penghapusan praktik perbudakan. Mississippi menjadi negara bagian terakhir yang mengakui amandemen ini sejak disetujui Kongres AS pada 31 Januari 1865.

Amandemen tersebut berbunyi, "Tidak ada perbudakan ataupun perbudakan yang tak disengaja, kecuali hukuman atas kejahatan yang telah dituntut dengan selayaknya, diperkenankan di Amerika Serikat atau tempat yang berada dalam yurisdiksinya."

Adalah Presiden Abraham Lincoln yang menggagas amandemen ini untuk menguatkan Proklamasi Emansipasi yang dikeluarkannya pada 1 Januari 1863 saat terjadinya Perang Sipil. Namun amandemen ini baru mulai diratifikasi sejumlah negara bagian pada 6 Desember 1865. Termasuk negara bagian di selatan Amerika Serikat yang memberontak saat Perang Sipil karena mendukung perbudakan.

Mississippi saat itu ikut dalam golongan negara bagian yang menolak ratifikasi bersama New Jersey, Delaware, dan Kentucky. Tapi tiga negara bagian yang lain belakangan ikut meratifikasi secara resmi. Hanya Mississippi yang bertahan enggan meratifikasi.

'Terbongkarnya' penolakan Mississippi itu berawal dari film 'Lincoln' yang dirilis pada akhir 2012. Film yang disutradarai Steven Spielberg ini memantik rasa penasaran seorang associate professor di University of Mississippi Medical Center bernama Ranjan Batra.

Simak Video "Badai Salju Kacaukan Aktivitas Warga Amerika Serikat"

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT