Reshuffle Jangan Dilakukan Atas Dasar Kompromi Politik

Jakarta - Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membenahi menterinya mendapatkan usulan lagi. Kali ini SBY diminta agar reshuffle tidak dilakukan atas dasar kompromi dan komoditas politik.Usulan tersebut terungkap dalam diskusi Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) yang digelar di Gedung Pusat Dakwah Muhamadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Selasa (29/11/2005)."Agar tidak menimbulkan masalah baru, reshuffle seharusnya tidak dilakukan semata atas dasar kompromi dan komoditas politik. Karena tujuan reshuffle seharusnya didasarkan pada tujuan dan peningkatan pelayanana publik service," kata Ketua PP Ikatan Pemuda Nahdhatul Ulama (PP IPNU) Idy Muzayyad saat membacakan rekomendasi tersebut.FKPI juga menyarankan yang perlu ditempatkan sebagai figur pengganti adalah yang memiliki kapabilitas memadai, profesional, memiliki leadership yang kuat dan tidak mengabdi pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu.Idy Muzayyad menambahkan penegasan partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah dalam Rapimnasnya bisa jadi akan semakin menguatkan posisi tawar partai Golkar. "Termasuk soal jatah pos kementerian strategis," jelasnya.Sementara itu perwakilan dari PKB Lukman Edi mengungkapkan, reshuffle ini sangat penting dilakukan oleh SBY. Karena SBY tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan dari partai Demokrat."Posisi menteri yang solusif seperti Menkopolhukam dan Menko Perekonomian jangan memakai kompromi. Namun yang porsinya kompromistis, ya silahkan saja. Posisi itu misalnya untuk jabatan Menhub, Menko Kesra, Menteri Perikanan dan Kelautan," ujar Lukman. (ary/)