Lemhannas Minta Presiden Tak Tunda-tunda Reshuffle Kabinet

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tak mengambangkan masalah reshuffle kabinet agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Masukan kepada Presiden dinilai sudah cukup sehingga SBY tidak boleh lagi menunda reshuffle.Demikian desakan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Muladi kepada wartawan usai jumpa pers di Kantor Lemhannas, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (30/11/2005).Menurut Muladi, reshuffle merupakan tuntutan mayoritas rakyat Indonesia. Ketua MPR Hidayat Nurwahid, sambung Muladi, juga telah meminta SBY agar mendengarkan aspirasi rakyat soal reshuffle."Jadi saya kira suara rakyat sudah lengkap. Presiden sendiri sudah memberikan evaluasi dan menurut saya Presiden juga harus menanggapinya. Jangan mengambangkan masalah sehingga menimbulkan komentar macam-macam," kata mantan Rektor Undip itu. Lemhannas juga sudah memberikan masukan tentang reshuffle. Lemhannas memberikan lima kriteria untuk reshuffle antara lain, aspirasi politik harus didengarkan tapi profesionalisme tetap dikedepankan. Selain itu reshuffle juga harus memperhatikan strategi dan wawasan kebangsaan. "Yang jelas reshuffle itu harus sesuai tuntutan rakyat yang sudah membahana ini. SBY sudah pernah menjanjikan untuk menyelesaikannya, ya selesaikan," tandas Muladi. (iy/)