.webp)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten mengaku masih kesulitan mengambil keputusan atas jabatan Ketua MUI Cilegon Dimyati S Abu Bakar. Nama tersebut merupakan eks napi korupsi yang terpilih menjadi ketua dan saat ini digugat salah satunya oleh organisasi Islam Al Khairiyah.
Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Prof Zakaria Syafe'i mengatakan masih melakukan kajian terkait hal ini. Sudah ada beberapa solusi yang disiapkan dan tinggal menunggu tim dari Dewan Pertimbangan untuk memutuskan.
Dewan Pertimbangan Ulama, yang berjumlah 7 orang, katanya sulit mencari titik temu atas masalah ini. Sikap ulama di Cilegon juga bervariasi antara pro dan kontra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baik di kalangan internal dan eksternal menuai pro-kontra, ini Dewan Pertimbangan menjadi kesulitan mencari sikap, tidak ada cara lain dalam konsep Islam perlu ada titik temu, proses islah sedang dicari formatnya," kata Zakaria saat dihubungi detikcom, Kamis (6/2/2020).
Segala proses klarifikasi katanya sudah ditempuh untuk masalah ini. Dewan pertimbangan juga sudah melakukan inventarisasi masalah terkait polemik ketua MUI Cilegon eks napi korupsi.
Sebelumnya, Ketua MUI Banten AM Romly membenarkan soal terpilihnya eks napi korupsi sebagai Ketua MUI Cilegon. MUI Banten membentuk Dewan Pertimbangan untuk memberikan klarifikasi sekaligus menunggu sikap ulama di Cilegon.
"Ini lagi dipelajari oleh Dewan Pertimbangan, kan MUI melihat sikap ulama setempat (Cilegon) bagaimana kan, kalau MUI Banten bagaimana maunya orang Cilegon saja," kata AM Romly pada Jumat (31/1).
MUI Banten sendiri belum memberikan surat keputusan terpilihnya nama tersebut. Pengurus meminta Dewan Pertimbangan memutuskan. Dewan ini dipimpin Prof Tihami yang juga pernah menjabat rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Terpilihnya nama Dimyati S Abu Bakar sebagai Ketua MUI Cilegon digugat oleh organisasi islam Al Khariyah. Gugatan dilakukan ke MUI Banten dan MUI pusat, termasuk ke Pengadilan Negeri (PN) Serang.
Tonton juga video Dewas Minta Pandangan Mahfud untuk Perkuat Posisi di KPK:
(bri/fdn)
