.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas kebijakan satu peta. Jokowi menyinggung masih adanya tumpang-tindih lahan di lapangan.
"Dari hasil identifikasi sinkronisasi, masalah tumpang-tindih peta tematik terdapat sekitar 77,3 juta hektare atau 40,6% dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang-tindih. Ini menjadi PR kita dan tumpang-tindih itu telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha di negara kita," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020).
Mengenai Program Kebijakan Satu Peta (PKSP), Jokowi menargetkan 85 peta tematik rampung pada Desember 2020. Diharapkan ini dapat menyelesaikan masalah tumpang-tindih informasi geospasial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah kompilasi peta tematik selesai kita akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang-tindih antarinformasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah," kata Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan jajarannya dan pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan satu data sosial untuk perencanaan pembangunan.
"Saya juga ingin mengingatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis spasial," ujar Jokowi.
Kebijakan satu peta (one map policy) merupakan prioritas Jokowi yang termasuk Nawa Cita dan telah direalisasi sejak 2016, melalui Perpres Nomor 9/2016 serta penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII.
Dengan adanya kebijakan satu peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat.
