Prof Hikmahanto Beberkan Alasan WNI yang Ikut ISIS Hilang Kewarganegaraannya

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 06 Feb 2020 10:19 WIB
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)hari ini telah memutuskan bahwa Akil Mochtar terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim. Jakarta (1/11/2013). Akil di jatuhi sanksi dipecat dengan tidak hormat. File/detikFoto.
Prof Dr Hikmahanto Juwana (dok.detikcom)

Namun ada 2 alasan kenapa tetap bisa kehilangan kewarganegaraan. WNI yang menjadi anggota ISIS bisa dikenakan Pasal 23 huruf f UU Nomor 12/2006 di atas.

"Pertama, menurut saya huruf d itu kan tidak mengacu pada istilah negara tapi 'tentara asing'. Kedua terkait huruf f di situ yang digunakan selain negara juga ada istilah 'bagian dari negara asing tersebut'. Nah bagian dari negara asing itu bisa pemberontak yang hendak menggulingkan pemerintah yang sah. ISIS kan pemberontak yang ada di Suriah dan mereka menggunakan cara-cara teror untuk menggantikan negara Suriah dan Irak," ucap profesor di bidang hukum internasional itu.

Hikmahanto juga menyodorkan fakta yaitu selama ini Kementerian Luar Negeri RI tidak memberikan bantuan kepada WNI yang ikut ISIS. Apalagi, mereka sudah merobek-robek paspor Indonesia yang menunjukkan simbol bahwa mereka tidak mau menjadi WNI.

"Lalu kalau mereka tidak kehilangan kewarganegaraan, selama ini Kemlu atau Perwakilan Indonesia di Suriah kan tidak memberi perlindungan. Kalau lah masih WNI, logikanya mereka diberi perlindungan," ujar Hikmahanto.

Oleh sebab itu, saat ini WNI yang ikut ISIS masuk kategori stateless. Karena mereka saat ini sedang ada di lua rnegeri, maka pemerintan tidak perlu lagi memikirkan lagi untuk mewarganegarakan kembali.

"Nah kerena mereka sudah ingin bergabung ke ISIS yang mereka anggap sebagai Negara, maka mereka sudah kehilangan kewarganegaraan dan pemerintah Indonesia pun tidak punya kewajiban melindungi," paparnya.

WNI yang ikut ISIS itu kini ditahan di kawasan Suriah. Mereka pun tidak bisa diekstradisi dengan berbagai alasan.

"Kan ekstradisi itu kalau orang melakukan kejahatan di Indonesia lalu di lari ke negara lain. Nah kemudian orang itu diminta untuk hadir di Indonesia. Baru di situ ekstradisi berlaku. Ini kan orang tersebut melakukan kejahatan alias perang di negara lain," pungkas Hikmahanto.

Halaman

(asp/gbr)