Soal Isu Jebak PSK oleh Andre, MKD Bicara Fungsi Pengawasan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 05 Feb 2020 14:38 WIB
Anggota Fraksi Gerindra Andre Rosiade/Dok Istimewa
Anggota Fraksi Gerindra Andre Rosiade (Dok Istimewa)
Jakarta -

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka peluang memanggil anggota DPR Andre Rosiade soal isu penjebakan PSK di salah satu hotel di Padang, Sumatera Barat. MKD juga mengungkit soal fungsi pengawasan DPR. Bagaimana sebenarnya fungsi pengawasan DPR diatur?

Seperti dikutip dalam laman resmi DPR, Anggota DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Terkait dengan fungsi pengawasan ini, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).


Soal fungsi pengawasan ini juga disebutkan dalam Peraturan DPR No 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. Anggota DPR berhak melakukan pengawasan. Namun, kunjungan spesifik atau inspeksi mendadak dilakukan jika ada masalah atau kejadian luar biasa.

Pasal 194

(1) Setiap Anggota berhak mengawasi pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, dan kebijakan pemerintah serta memperjuangkan
kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah pemilihan.

(9) Kunjungan spesifik dan inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat masalah yang mendesak dan/atau kejadian luar biasa di daerah pemilihan dan/atau provinsi asal Anggota yang bersangkutan.

Selanjutnya
Halaman
1 2