SBY Akui Sulit Ambil Keputusan

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap dicap berbagai pihak sebagai presiden peragu dalam mengambil keputusan. Benarkah? Kali ini SBY sendiri yang mengakui adanya kesulitan dalam pengambilan suatu keputusan.Menurut SBY, kesulitan itu terjadi karena Indonesia merupakan negara besar. Dia beralasan, seringkali ada clash of mind, seperti dalam sistem ekonomi pasar terbuka dan penyelesaian konflik."Tapi tentunya kita harus tetap mewadahi untuk mencari sintesa yang tepat untuk mengatasi masalah," kata SBY dalam sambutan pembukaan pertemuan tingkat tinggi penyiapan kebijakan strategis di Indonesia, di Hotel Nikko, Jakarta, Senin (29/11/2005).Dituturkan SBY, pengambilan kebijakan di Indonesia memang kadang-kadang cepat, sangat cepat, tapi kadang butuh waktu. Hal ini dikarenakan mempertimbangkan kondisi nasional, regional seperti ASEAN dan Asia Timur.Pertemuan ini, lanjutnya, bukan untuk menyiapkan kebijakan strategis lima tahun mendatang dan tidak akan mengeluarkan pernyataan bahwa pembuatan kebijakan di Indonesia salah atau buruk."Saya yakin apa yang kita lakukan sudah benar. Kita menerapkan nilai-nilai demokrasi. Saya berharap pertemuan ini bisa memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan yang makin baik, demokratis, efektif, dan forward looking," ujarnya.Selain itu dalam forum pertemuan ini akan diperoleh pemahaman dalam proses dan mekanisme pembuatan kebijakan, dapat memahami bagaimana policy making process yang dilakukan di beberapa negara sebagai bahan perbandingan dan untuk penyempurnaan, dapat memahami lingkungan strategis, baik nasional, regional dan global, yang sangat berpengaruh dari kebijakan yang dikembangkan."Yang jelas diharapkan ada output bagaimana proses yang bisa mencerminkan good governance, termasuk kalau adanya pikiran capacity building dan reformasi," jelas SBY.Sementara itu Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertemuan ini untuk melihat perubahan domestik dan internasional yang mempengaruhi pengambilan kebijakan domestik. Hal ini penting karena segala sesuatu mengalami perubahan yang cepat, sehingga membutuhkan adanya antisipasi yang cepat yang kemudian akan membutuhkan mekanisme untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.Hal senada diungkapkan Menko Polhukam Widodo AS dalam sambutannya. Widodo berharap pertemuan ini bisa mencari cara bagaimana kebijakan direspons sesuai dengan perubahan lingkungan dan tetap memenuhi kaidah konstitusional. Dia berharap nantinya ada kelompok kerja yang menyiapkan konsep perumusan kebijakan strategis sebagai tindak lanjut acara ini. (san/)