Ini Lahan RTH Zaman Ahok yang Diprotes PDIP karena Dijadikan Sentra Kuliner

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 04 Feb 2020 15:50 WIB
Lahan RTH Zaman Ahok yang Diprotes PDIP karena Dijadikan Sentra Kuliner
Foto: Alfons/detikcom

Sementara itu, salah seorang warga, Rahmat, membenarkan sedang ada proyek di lahan Muara Karang tersebut. Menurutnya, kegiatan proyek sudah berjalan selama satu bulan.

"Oh, ini baru sekitar sebulanan lah, yang lagi digarap ini sebulanan ada," kata Rahmat saat ditemui di lokasi.

Rahmat mengatakan, berdasarkan informasi, rencananya lahan tersebut dijadikan lokasi kuliner. Dia juga memastikan, sebelum proyek ini berjalan, lahan tersebut dipergunakan untuk berjualan tanaman.

"Saya denger sih ada taman, ada tempat kuliner segala macam, lain-lain jadinya, kurang jelas juga sih. Dulu ini jual tanaman kembang kembang, udah nggak dipake ini," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memprotes rencana pembangunan lokasi bisnis berupa sentra kuliner di Muara Karang, Jalan Pluit Karang Indah Timur, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Soalnya, daerah itu adalah daerah ruang terbuka hijau (RTH) yang dulu dibebaskan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

"Itu lahan pinggir kali. Ceritanya kali-tanah kosong-jalan-perumahan. Setelah kali, ada tanah kosong, (tanah kosong) dulu dipakai masyarakat untuk jual tanaman, era Ahok relokasi, bersihkan mau jadi RTH," ucap Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, Saat dihubungi, Selasa (4/2/2020).

Namun, setelah dibebaskan oleh Ahok di akhir masa jabatannya, pembangunan RTH tidak dilakukan. Malah terjadi pembangunan proyek di lokasi tersebut.


Wali Kota Jakarta Utara Akan Melakukan Pengecekan

detikcom sudah berupaya menghubungi pihak Pemprov DKI Jakarta untuk meminta penjelasan mengenai lahan RTH ini. Namun pesan singkat dan telepon dari detikcom belum dibalas.

Sedangkan Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmako mengaku akan mengecek informasi tersebut terlebih dulu. Namun, untuk persoalan izin, Sigit menyerahkan sepenuhnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi DKI Jakarta.

"Aku cek ya. Aku baru tahu soalnya. Kalau izin tanya PTSP aja deh," kata Sigit saat dimintai konfirmasi.


(maa/knv)