Pilu 2 Nelayan DKI Tolak Reklamasi: Ditahan Penyidik, Dibebaskan Hakim

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 04 Feb 2020 09:16 WIB
Seorang nelayan sedang berlayar di sekitar pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah mencabut izin 13 pulau reklamasi
Nelayan beraktivitas di sekitar kawasan reklamasi (pradipta/detikcom)
Jakarta -

Dua nelayan Jakarta, Ade Sukanda dan Muhammad Alwi, yang menolak reklamasi Jakarta akhirnya dibebaskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Majelis hakim nilai jaksa menggunakan pasal yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Kasus bermula saat Ade dan Alwi melakukan berbagai aksi menolak reklamasi Pantai Jakarta. Pada 11 Desember 2017, Ade dan Alwi bersama para nelayan mendatangi kapal tongkang Batu Merah yang sedang melakukan reklamasi. Mereka kemudian naik ke kapal tongkang dan memerintahkan kapal itu menyudahi aktivitasnya.

Dari kapal tongkang Batu Merah, mereka berpindah ke kapal tongkang Hay Yin 16. Ade dan Alwi bersama kawan-kawannya kembali meminta nakhoda menyudahi aktivitas reklamasi. Mereka beralasan reklamasi itu mengakibatkan tambak budidaya kerang hijau nelayan rusak. Tidak hanya itu, nelayan belum mendapat ganti rugi atas rusaknya rambak mereka.

Aksi ini tidak diterima oleh pemilik kapal. Keduanya dipolisikan.

Ade dan Alwi akhirnya ditahan sejak 13 November 2019. Keduanya didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan.

"Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Ade Sukanda dan Muhammad Alwi, saksi korban merasa ketakutan karena mendapat ancaman kekerasan maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, sehingga Kapal Tongkang Batu Merah dan kapal Hai Yin-16 mulai dari Bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang tidak bisa beroperasi dalam pengerjaan pengerukan pasil di Pesisir Laut jakarta Utara, dan perbuatan terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib," demikian urai jaksa dalam dakwaanya.

Selidik punya selidik, frase 'perbuatan tidak menyenangkan' dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP sudah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK). Alhasil, PN Jakut melepaskan Ade dan Alwi.

"Surat Dakwaan JPU dalam perkara Terdakwa Ade Sukanda dan Muhammad Alwi (nelayan) dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Majelis Hakim PN Jakut, karena dalam dakwaan-nya yaitu pasal 335 ayat (1) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) KUHP, JPU masih menggunakan rumusan unsur pasal 335 ayat (1) yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK," kata humas PN Jakut, Djuyamto.

Putusan sela itu diketok pada Senin (3/2) siang. Duduk sebagai ketua majelis Djuyamto dengan anggota Taufan Mandala dan Agus Darwanta. Atas putusan sela itu, maka Ade dan Alwi langsung bisa menghirup udara bebas.

Simak Video "Ngabalin: Pemerintah Jamin Keamanan-Fasilitasi Nelayan di Natuna"

[Gambas:Video 20detik]

(asp/jbr)