Di Sidang MK, DPR Tegaskan Revisi UU KPK Masuk Prolegnas Prioritas 2019

Dwi Andayani - detikNews
Senin, 03 Feb 2020 15:30 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan terkait uji formil UU KPK dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.
Foto: Grandyos Zafna/detikcom
Jakarta -

DPR RI memberikan jawaban terhadap gugatan uji formal UU KPK. DPR RI menegaskan bahwa revisi UU KPK telah masuk Prolegnas Priorotas 2019.

"DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa RUU KPK perubahan kedua telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019," ujar anggota Komisi III DPR yang juga kuasa hukum DPR, Arteria Dahlan, dalam persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Batar, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

Arteria mengatakan revisi UU KPK ini juga dapat dilihat publik di website DPR. Bahkan, menurutnya, UU KPK telah masuk Prolegnas Prioritas pada 2015 dan 2016.

"RUU tentang perubahan kedua UU KPK, juga telah termuat dalam daftar Prolegnas yang dapat dilihat publik dalam website DPR. Tegas dikatakan bahwa Prolegnas tahun 2015-2019 dalam daftar kumulatif terbuka masuk dalam daftar urutan nomor 36," kata Arteria.

"Prolegnas 2015-2019 urutan 63, prioritas 2015 ke-6, prioritas 2016 ke-37, 2019 masuk dalam daftar kumulatif terbuka di urutan ke-5. Jadi nggak bener kalau dikatakan tidak masuk ke prolegnas," sambungnya.

Arteria menyebutkan MK sebelumnya mengeluarkan putusan atas pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terkait Pansus Hak Angket DPR pada KPK. Menurutnya, DPR berpandangan dengan putusan ini UU KPK memenuhi syarat untuk masuk Prolegnas daftar kumulatif terbuka.

"Terhadap putusan MK perkara nomor 36/PUU-XV/2017 yang berdampak terhadap materi muatan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya terhadap kedudukan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, masuknya UU KPK perubahan kedua ke dalam Prolegnas, telah memenuhi syarat untuk masuk dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka," tuturnya.

DPR juga menilai revisi UU KPK telah sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan.

"Oleh karena itu, pengajuan RUU a quo di luar Prolegnas yang diajukan oleh Badan Legislasi DPR, yang kemudian disetujui bersama dengan Menkumham, adalah sah secara hukum berdasarkan Pasal 23 ayat 2 huruf B UU pembentukan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Simak Video "Pemerintah Jawab 'Dalil Dewas Lemahkan KPK' Saat Sidang MK"

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/zlf)