Di Sidang MK, Pemerintah Jawab Dalil 'Dewas Malah Melemahkan KPK'

ADVERTISEMENT

Di Sidang MK, Pemerintah Jawab Dalil 'Dewas Malah Melemahkan KPK'

Dwi Andayani - detikNews
Senin, 03 Feb 2020 11:05 WIB
Pemerintah membacakan jawaban dari dalil Dewan Pengawas KPK memperlemah lembaga/Dwi Andayani detikcom
Pemerintah membacakan jawaban dari dalil Dewan Pengawas KPK memperlemah lembaga. (Dwi Andayani/detikcom)
"Sesuai ketentuan konvensi UNCAC 2003 penambahan pada organ pemberantasan korupsi sebagai dewan pengawas sebagai Bab 5a, secara yuridis tidak bertentangan dengan kaidah hukum antikorupsi. Namun sebagai wujud kewajiban negara mengevaluasi dan meningkatkan upaya pemberantasan korupsi," tutrnya.

"Pembentukan dewan pengawas sebagaimana bab 5 merupakan implementasi sebagai kewajiban negara untuk mengembangkan kebijakan antikorupsi. Secara yuridis, dibentuknya dewan pengawas yang merujuk pada ketentuan pasal 6 konvensi UNCAC 2003 merupakan norma yang telah sesuai dengan kaidah hukum antikorupsi, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," sambungnya.

Sedangkan berdasarkan UUD 1945, salah satu hal mendasar adalah mengubah struktur kelembagaan. Jadi disebutkan pembentukan dewan pengawas ini juga didasari pola checks and balances.

"Dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satu salah satu yang sangat fundamental adalah mengubah struktur kelembagaan negara, dengan menghilangkan sistem hierarki dengan tidak lagi adanya lembaga tertinggi negara, namun menjadi lembaga tinggi negara. Berdasarkan alasan tersebut di atas dalam revisi UU a quo khususnya dalam Bab 5 a bertujuan selain merujuk pada Konvensi UNCAC 2003, namun juga dilandaskan sistem pemerintahan dalam pola checks and balances," pungkasnya.


(dwia/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT