Keluhkan Otda, Menkes Usulkan Sentralisasi Anggaran Kesehatan

Jakarta - Ternyata otonomi daerah (Otda) yang disikapi positif oleh sejumlah kalangan tidak dirasakan oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Dengan adanya Otda, justru memperlemah pengawasan anggaran kesehatan serta menyulitkan koordinasi kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah."Koordinasi kesehatan antara pusat dan daerah semakin sulit setelah adanya otonomi daerah. Arahan-arahan mengenai kebijakan kesehatan dari pusat belum tentu dijalankan oleh daerah," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR tentang masalah aktual kesehatan di gedung DPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2005).Menkes menjelaskan, lemahnya kontrol pusat terhadap daerah di bidang kesehatan termasuk pula lemahnya kontrol terhadap penggunaan anggaran kesehatan yang dialirkan Departemen Kesehatan (Depkes) melalui dana alokasi umum (DAU). "Kalau puskesmas tidak punya obat, itu karena tidak dibelikan oleh pemerintah daerah. Uang sudah kita kirim lewat DAU tapi kita tidak bisa kontrol uangnya digunakan untuk apa," tuturnya.Untuk itu, Menkes mengusulkan agar dilakukan sentralisasi kontrol terhadap anggaran kesehatan. Dia mengusulkan kepada DPR agar DAU untuk kesehatan diubah menjadi dana alokasi khusus (DAK). Hal ini bertujuan agar pemerintah pusat bisa mengontrol penyalahgunaan dana di daerah. (atq/)