DPR Pertanyakan Pencekalan Sidney Jones

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi I DPR mempertanyakan pencekalan terhadap aktivis HAM Sidney Jones. Agar pencekalan ini tidak menjadi masalah internasional, mereka meminta pemerintah segera menjelaskan alasan pencekalan dan segera mengkaji ulang keputusan pencekalan tersebut."Kalau memang tidak signifikan pencekalannya, harus dipertimbangkan lagi," kata anggota Komisi I dari Partai Damai Sejahtera Jefrey J Masie saat rapat kerja dengan jajaran Menko Polhukam di Gedung DPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2005).Dia menjelaskan, selama ini informasi yang diberikan Sidney Jones cukup membantu bagi pemerintah Indonesia. Untuk itu, jika tidak terkait hal krusial, pencekalan warga Australia ini harus segera diselesaikan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota Komisi I dari PKB AS Hikam. Menurut pria berbadan tambun ini, pemerintah harus segera mengklarifikasi alasan-asalan pencekalan terhadap Sidney Jones agar persoalan ini tidak melebar menjadi isu internasional. "Pemerintah juga harus memberikan penjelasan hingga kapan Sidney dicekal masuk ke Indonesia," tegasnya.Menaggapi hal itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS mengatakan, pencekalan Sidney dilakukan oleh Dirjen Imigrasi. Hal ini dilakukan karena adanya laporan mengenai sikap Sidney dari aparat terkait. Namun Widodo tidak menjelaskan apa laporan yang dimaksud tersebut."Pencekalan oleh Dirjen Imigrasi karena ada input mengenai sikap yang bersangkutan," jawab Widodo sambil menunjukkan surat pencekalan yang di keluarkan oleh Dirjen Imigrasi.Sebelumnya, Menkum dan HAM Hamid Awaludin turut buka suara tentang alasan pencekalan terhadap Sidney Jones. Dia dianggap mengancam stabilitas keamanan dalam negeri.Pencekalan terhadap Sidney, ungkap Hamid, dilakukan setelah lewat proses evaluasi di bawah Menko Polhukam dan turut melibatkan unsur kepolisian, intelijen dan sebagainya. (atq/)