Pimpinan KPK bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pagi ini. Pertemuan tersebut membahas tentang strategi pencegahan korupsi dalam sektor pembangunan infrastrukur.
Pertemuan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.15 WIB, di Kantor Kementerian PUPR, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2020). Ketua KPK Firli Bahuri datang didampingi dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dan Nurul Ghufron.
Firli mengatakan kunjungannya dalam rangka berkoordinasi terkait upaya-upaya pencegahan korupsi di Kementerian PUPR. Sebab, tahun 2020 ini, Kementerian PUPR akan mengelola dana sekitar 120 triliun dari jumlah anggaran APBN.
"Pertama adalah PUPR salah satu gerbang kementerian lembaga yang membidangi pembangunan infrastuktur. Dan tahun 2020 cukup banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PUPR dengan dana kurang lebih 120 triliun dari jumlah besaran APBN," kata Firli.
"Maka KPK berkepentingan untuk melakukan upaya-upaya, pertama adalah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi," imbuh dia.
Firli mengungkapkan sebelumnya KPK juga sudah mengunjungi Kementerian BUMN. Menurutnya, dua kementerian tersebut merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang harus terus dikawal.
"Dua kementerian ini adalah leading sektor untuk pembangunan nasional. Sehingga kita yakin dan kita harus kawal, artinya adalah tidak boleh terjadi korupsi, "kata Firli.
