Sekjen MPR: Tidak Ada Transfer Dana Menyimpang di DPD

Nurcholis Maarif - detikNews
Jumat, 31 Jan 2020 08:17 WIB
MPR
Foto: Dok MPR
Jakarta -

Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menegaskan tidak benar ada transfer dana atau pengelolaan keuangan negara yang menyimpang di DPD. Mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPD ini juga menyatakan transfer keuangan negara ke pihak lain dimonitor dan dievaluasi serta diaudit oleh BPK.

"Tidaklah mungkin dan tidak mudah proses transfer keuangan negara ke pihak lain tanpa rekening yang jelas karena semuanya ada monitor dan evaluasi. Ada audit dari BPK dan telah diaudit tidak ada persoalan," kata Ma'ruf dalam keterangannya, Jumat (31/1/2020).

Hal itu diungkapkannya dalam keterangan kepada media di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Ma'ruf memberi keterangan bersama Sekretaris Jenderal DPD, Reydonnizar Moenek.

Ma'ruf mengklarifikasi adanya pemberitaan terkait dengan kepemilikan rekening atau transaksi mencurigakan yang dimiliki oleh OSO.

"Karena pemberitaan dikaitkan dengan posisi sebagai pejabat negara, nama dan harkat pejabat negara, juga dengan lembaga DPD, maka saya wajib memberikan klarifikasi," terangnya.

Ma'ruf menyebut pengelolaan keuangan negara di DPD telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut. Untuk mendapatkan penilaian itu sangat berat karena harus memenuhi empat indikator, yaitu laporan keuangan sudah sesuai standard akuntasi pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara, kecukupan dalam pengungkapan, dan pengelolaan keuangan negara dijalankan secara efektif.

"Jadi tidak akan ada proses pengeluaran uang negara itu tanpa proses dan harus sesuai aturan yang ada," jelasnya.

"Jadi, tidak benar ada transfer dana atau pengelolaan keuangan negara yang menyimpang, yang kemudian diberitakan seolah-olah ada penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan keuangan negara, yang diksinya sungguh akan menurunkan harkat dan martabat pejabat negara serta harkat dan martabat dewan sebagai lembaga negara yang selama menjalankan tugas dan wewenangnya sudah memberikan kontribusi optimal terhadap bangsa dan negara ini," tambahnya.

Ma'ruf khawatir bila pemberitaan seperti itu tidak diklarifikasi akan berpotensi menimbulkan fitnah dan pembunuhan karakter terhadap seseorang.

"Juga agar jangan sampai masyarakat menjadi distrust terhadap posisi DPD sebagai lembaga negara yang telah berkinerja baik saat itu. Sebab diksi-diksi seperti transaksi illegal, rekening, kasino, pencucian uang, akan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPD," tuturnya.

Sementara itu Sekjen DPD Reydonnizar Moenek menambahkan sistem dan prosedur pengeluaran kas sangat rigid. Jadi tidak mungkin DPD melakukan transaksi tanpa kebenaran tujuan.

"Tidak mungkin kita melakukan pembayaran apapun tanpa dilandasi aspek kebenaran tujuan, sampai kebenaran orang yang menerima, dan ada cantolan dasar hukumnya," katanya.

Karena itu Reydonnizar menampik ada transfer dari rekening DPD ke rekening kasino, dan seterusnya. Menurutnya, pernyataan ini tidak berdasar.

"Jadi, tidak benar dan tidak ada uang sepeserpun yang keluar dari rekening kas umum negara atas nama DPD yang kemudian ditransfer ke kasino, dan seterusnya," katanya.

"Sama sekali tidak berdasar pernyataan yang menyatakan ada transfer ke rekening, ke kasino. Ini persepsi dan opini yang mau dibangun tapi tidak berdasar dan tidak ada faktanya. Pengalaman kami, Ketua DPD Oesman Sapta tidak pernah mau menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. Sebagai Sekjen DPD kami sangat berkepentingan menjaga harkat, martabat, marwah dan nama baik DPD," imbuhnya.

(ega/ega)