Buntut Pemecatan Helmy Yahya, F-PPP Usul BPK Audit Kinerja TVRI

Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, menyebut kisruh antara Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI tidak hanya sekali terjadi. Tamliha menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu mengaudit kinerja TVRI.

"Agar tidak terjadi lagi kisruh Dewas dan Direksi yang berulang kali terjadi, maka sebaiknya BPK melakukan audit kinerja terhadap Dewas dan Direksi. Dengan audit kinerja itu bisa melakukan rekomendasi, misalnya Komisi I revisi UU Penyiaran," kata Tamliha kepada wartawan, Kamis (30/1/2020).

Tamliha berpendapat tata kelola keuangan TVRI juga harus diperbaiki. Karena itulah, BPK perlu mengaudit kinerja TVRI.

"Komisi I juga minta merevisi sejumlah PP dan lain-lain termasuk tata kelola keuangan yang baik bagi TVRI. Nah itu kewenangan BPK," jelasnya.

Wakil Ketua Fraksi PPP MPR RI itu meminta Dewas TVRI segera mengangkat direksi baru. Khususnya yang menyangkut administrasi keuangan.

"Kemudian selanjutnya adalah karena Komisi I sudah beri mandat pada Dewas LPP TVRI untuk angkat dan berhentikan Direksi TVRI, maka kita berharap Dewas segera menyelesaikan dan akhiri konflik ini dengan cara angkat dan tunjuk Direksi TVRI yang baru, terutama administrasi keuangan TVRI untuk karyawan dan sebagainya tidak tertunda," papar Tamliha.

Sebelumnya, usai Helmy Yahya dicopot dari jabatan Direktur Utama TVRI, posisinya diisi sementara oleh pelaksana tugas (Plt) Dirut TVRI Supriyono. Kini, panitia pemilihan pengganti Helmy Yahya dkk sudah dibentuk.

Hal ini diketahui dari surat Nota Dinas Nomor: 02/ND/I.1/TVRI/2020, dari Plt Dirut TVRI Surpiyono, bertanggal 30 Januari 2020. Surat ini memuat pemberitahuan 'Panitia Pemilihan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI'.

"Saya sudah terima, saya baru terima suratnya," kata Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra kepada wartawan, Kamis (30/1).