Ahli dari Presiden, Riawan Tjandra, tidak setuju kewenangan audit investigasi, atau yang biasa dikenal dengan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk dihapuskan. Sebab, audit investigasi itu diperlukan untuk menelusuri keuangan negara dan juga lazim di berbagai negara.
Hal itu menanggapi permohonan dosen Ibnu Sina Chandranegara-Auliya Khasanofa yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar kewenangan itu dihapus.
"PDTT merupakan instrumen yang efektif untuk membantu penegak hukum dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara yang kini menjadi persyaratan mutlak untuk melakukan penegakan hukum," kata Riawan yang dikutip dari risalah sidang dari website MK, Kamis (30/1/2020).
Dalam melaksanakan PDTT--sebelum mengambil kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan--pemeriksa harus mendasarkan pada bukti yang cukup kompeten dan relevan.
"Jadi, adanya kerugian negara ini harus dibuktikan di bidang tindak pidana korupsi pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016. Justru di sinilah sebenarnya letak keterkaitan PDTT dengan Putusan MK tersebut," cetus Riawan.
Simak Video "Selidiki Dugaan Korupsi Asabri, Polisi Tunggu Audit BPK"
