Sekda DKI: Kebon Sirih-Istiqlal Juga Diatur di Keppres 25, Harus Izin Setneg

Arief Ikhsanudin - detikNews
Kamis, 30 Jan 2020 14:42 WIB
Sekda DKI Jakarta, Saefullah
Sekda DKI Jakarta, Saefullah (Foto: Lisye/detikcom)
Jakarta -

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan aturan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka tidak hanya melingkupi taman atau kawasan Monas. Aturan dalam Keppres itu juga mencakup beberapa daerah penyanggah, sepeti Jalan Kebon Sirih sampai Masjid Istiqlal.

"Nah ini, saya ingin memberikan pengertian Keppres itu, Keppres 25 tahun 1995 itu bukan Keppres tentang Monas saja. Itu Keppres judulnya Taman Medan Merdeka. Di mana Taman Medan Merdeka, satu di lingkaran segi empat Medan Merdeka Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Itu Monas dan sekitarnya," ucap Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/1/2020).

Untuk diketahui, kawasan Taman Medan Merdeka adalah taman yang sering disebut sebagai kawasan Monas yang dipagar. Kawasan itu dilingkari oleh Jalan Medan Merdeka.

Selain Taman Medan Merdeka, menurut Saefullah, Keppres itu juga mengatur zona-zona penyanggah. Wilayah itu berada di sisi utara, timur, barat, dan selatan Medan Merdeka.

"Yang kedua zona penyangganya, jadi Istana sampai kali belakang itu, anak Ciliwung sampai selatannya, belakang ibu kota nih Kebon Sirih. Itu mulai Dubes AS sampai Balai Kota, DPRD sampai hotel apa itu di ujung? Kalau di baratnya, dari Abdul Muis itu gedung-gedung pemerintah semula itu penyangga. Di sebelah timurnya itu mulai dari Istiqlal sampai Aryaduta. Itu termasuk dalam Keppres 25 ini," ujar Saefullah.

Menurut Saefullah, pembangunan penyanggah pun harus izin kepada Ketua Komisi Pengarah yang diketuai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Namun, permohonan izin itu tidak pernah dilakukan oleh pembangunan di kawasan penyangga.

"Jadi idealnya kalau mau ngikutin Keppres itu seluruh aktivitas yang ada di situ itu harus mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah. Mungkin ada kelalaian di antara semuanya ini, itu nggak pernah dilakukan itu lho. Jadi bisa-bisanya berjalan aja," kata Sekda.

"Tapi, demi tertib administrasi saya sudah bersurat, Pak Gubernur juga sudah bersurat, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ada rapat di Komisi Pengarah. Itu saja," ucap Saefullah.

Simak Video "Revitalisasi Monas Undang Polemik, Sekda DKI: Kelalaian Kita Semua"

[Gambas:Video 20detik]

(aik/azr)