Eks Anggota DPR Fayakhun Ajukan PK Kasus Suap Proyek di Bakamla

Faiq Hidayat - detikNews
Kamis, 30 Jan 2020 13:02 WIB
Eks anggota DPR Fayakhun Andriadi dituntut 10 tahun penjara soal proyek pengadaan satelit monitoring dan drone.
Foto: Eks anggota DPR Fayakhun Andriadi. (Ari Saputra-detikcom)
Jakarta -

Mantan anggota DPR, Fayakhun Andriadi mengajukan peninjauan kembali (PK) kasus suap proyek di Bakamla. Fayakhun meminta Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) tersebut.

"Menerima permohonan peninjauan kembali dan mengabulkan memori peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali seluruhnya," kata pengacara Fayakhun, Ahmad Hardi Firman saat membacakan permohonan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Ahmad Hardi mengatakan Fayakhun Andriadi tidak bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fayakhun juga meminta dibebaskan dari penjara.

"Membebaskan pemohon peninjauan kembali. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan harkat, dan martabat sebagai orang yang tidak bersalah," kata dia.

Simak Video "Puan Maharani: DPR Belum Terima Draf Omnibus Law"

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya
Halaman
1 2