Meski Kecewa, PKS DIY Tetap Dukung Putusan Majelis Syuro

Yogyakarta - Sami'na waatho'na (kami mendengar, kami taat)! Begitulah sikap DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap putusan Musyawarah Majelis Syuro III yang memutuskan PKS tetap mendukung pemerintahan SBY-JK. Meski kecewa, PKS DIY harus mendukung putusan itu. PKS DIY kecewa, karena sebelumnya merekomendasikan DPP PKS untuk mengakhiri dukungan terhadap SBY-JK. Ini sesuai dengan tuntutan sebagian besar konstituen PKS DIY. Namun, begitu, PKS DIY mau tak mau harus taat kepada Majelis Syuro. Karena itu, PKS DIY tetap mendukung, sekaligus mengkritisi jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden SBY.Hal itu dikemukakan oleh Ketua DPW PKS DIY, Achmad Sumiyanto kepada wartawan di kantor DPW PKS DIY di Jl. Aipda Tut Harsono, Yogyakarta, Senin (28/11/2005). "Kami tetap menghormati sepenuhnya keptusan Majelis Syuro dalam sidang kemarin, meski kami kecewa, kami tetap akan mengkritisi pemerintahan ini. Sebab ini adalah amanah yang harus kami jalankan," kata dia. Menurut Sumiyanto, DPP PKS juga tidak menutup mata terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan konstituen terutama di daerah-daerah seperti di DIY. Namun Majelis Syuro sudah mengambil keputusan tetap mendukung duet tersebut sehingga semua pengurus di daerah-daerah juga harus menaati keputusan itu. "Ke depan kami tetap kritis konstruktif bagi pemerintah, karena ini demi kebaikan bersama," kata dia. Selain tetap akan memberikan kritik yang konstruktif, menurut anggota DPRD DIY itu, DPW PKS DIY menginginkan kriteria dari kontrak politik tersebut harus diperjelas dan dipertegas. Sebab selama ini kriteria ukuran keberhasilan atau kegagalan pemerintahan itu tidak jelas sehingga sulit terkontrol."Itu yang kami inginkan, sehingga dapat terkontrol semua. Kriterianya juga harus rigid dan ada ukuran yang jelas serta kemauan untuk memperlihatkan bukti nyata dalam bentuk kinerja yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat," tegas dia.Sumiyanto menambahkan pada saat dua orang anggota majelis syuro DPW PKS DIY menyerahkan dan mengemukakan hasil laporan survei tersebut, baik DPP PKS maupun Majelis Syuro menerima dengan baik laporan itu terutama mengenai hasil survei dan dampak kenaikan harga BBM. Dalam laporan itu ditunjukkan bahwa kenaikan harga BBM itu sebagai bukti bila ekonomi benar-benar tidak berpihak pada rakyat sehingga pemerintah harus bertanggung jawab.Ia menegaskan PKS tetap akan memberikan evaluasi setiap tahun terhadap jalannya roda pemerintahan ini. Selain itu, DPP PKS juga harus segera mengeluarkan kriteria atau ukuran yang dapat menilai secara jelas dan masyarakat umum pun bisa menilai dan melihat hasilnya. (asy/)