200 Pendemo Pertanyakan Standar Miskin Versi Pemerintah

Jakarta - Standar miskin versi pemerintah dipertanyakan 200-an orang yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK). Pasalnya, standar miskin yang ditetapkan dinilai tidak adil."Masak hanya orang yang berpenghasilan di bawah Rp 175 ribu/bulan saja yang dapat BLT," tanya mereka saat berdemo di depan Kantor Menko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (28/11/2005).Padahal, di Indonesia, penduduk yang berpenghailan Rp 200-Rp 250 ribu per bulan tidak kalah banyaknya. Bahkan angkanya diduga lebih besar daripada angka warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tercatat sekitar 15 jutaan.Karena itu, mereka mendesak Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla mengevaluasi lagi BLT yang diberikan kepada masyarakat. Sebab realisasi BLT hanya menunjukkan kebohongan SBY-JK mengingat standar miskin hanya ditetapkan sepihak oleh pemerintah.Padahal standar kemiskinan versi UNDP, menyebutkan, mereka yang disebut miskin adalah orang yang berpendapatan di bawah 2 dolar AS per hari. Itu artinya setengah penduduk Indonesia adalah orang-orang miskin.Menurut Serikat Rakyat Miskin Kota, pemberian BLT juga masih menyulitkan mereka. Karena untuk mendapatkan KTP dan KK saja, mereka masih dipersulit oleh birokrat. Karena itu, mereka menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM, memberikan pendidikan dan kesehatan gratis, menolak pembayaran utang luar negeri, dan menolak penggusuran kemiskinan dan lahan usaha rakyat. (umi/)