Pemerintah Diminta Serius Kembangkan Koperasi

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Rabu, 29 Jan 2020 11:48 WIB
MPR RI
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI meminta pemerintah serius mengembangkan perkoperasian di Tanah Air. Pemerintah dan DPR harus memberikan dukungan agar gerakan koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional semakin kokoh.

Menurut Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, hal tersebut akan menepis anggapan publik selama ini bahwa sistem perekonomian Indonesia bercorak kapitalisme dan dikendalikan mekanisme pasar bebas yang menguntungkan kaum pemilik modal besar.

"Saya meminta Dekopin sebagai pemegang mandat gerakan koperasi nasional berdasarkan perintah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi mampu mengambil peran strategis dan terukur untuk mengembalikan posisi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang menjadi soko guru ekonomi nasional. Tanpa program kerja yang jelas dan terukur, mustahil perkoperasian di Indonesia bisa menjadi basis kekuatan ekonomi rakyat," ucap Basarah dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2020).

Ia juga menekankan bahwa keberadaan koperasi sangat vital untuk menjadi basis kekuatan ekonomi rakyat berhadapan dengan kapitalisme dunia yang menggurita dan menguatnya mekanisme pasar bebas. Di dalam gerakan koperasi itu terbuka peluang besar untuk semua anggota masyarakat yang tergabung di dalam koperasi untuk berperan dan berkarya.

"Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk mendorong dan menguatkan Dekopin turut membangun perekonomian nasional. Kemandirian ekonomi bangsa dan tercapainya keadilan sosial adalah cita-cita para pendiri bangsa kita," ujarnya.

Ia optimistis gerakan koperasi bisa diandalkan menjadi basis yang kokoh bagi perekonomian nasional. Sebab, dia melihat setidaknya ada tujuh watak koperasi yang sangat positif.

Pertama, koperasi adalah kumpulan orang dengan kepentingan dan aspirasi yang sama baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Kedua, watak koperasi kebersamaan dan antikeserakahan. Ketiga, gerakan ini bertujuan membangun kekeluargaan, kebersamaan, kegotongroyongan.

Keempat, gerakan ekonomi rakyat ini selalu berusaha mewujudkan kesejahteraan anggotanya secara bersama-sama. Kelima, koperasi mendorong penguasaan sumber daya ekonomi secara adil dan merata. Keenam koperasi membangun kepedulian antarmanusia dan lingkungan alam mereka.

"Terakhir dengan sendirinya gerakan ini membangun jiwa mandiri dan sikap tolong-menolong untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi anggota," tukasnya.

Untuk itu, Basarah menegaskan bahwa ia mendukung sepenuhnya keberadaan Dekopin agar mampu bersinergi dengan pemerintahan Presiden Jokowi, DPR RI, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun kekuatan ekonomi kerakyatan ini.

"Saya tak mungkin tak mendukung apa yang direncanakan dan dilakukan Dekopin di masa datang karena misi perjuangannya sesuai dengan amanat konstitusi dan para pendiri bangsa ini," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Dekopin, Sri Untari berharap Dekopin dapat menjalin kerja sama dengan MPR RI untuk melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Khususnya, untuk membudayakan gerakan koperasi sebagai gerakan budaya ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia sesuai dengan perintah UUD NRI 1945.

Ia sangat gembira mendapat dukungan pimpinan MPR RI agar pemerintah serius mengembangkan perkoperasian di tanah air. Apalagi ia merasa perkoperasian di Indonesia kini masih memiliki banyak kelemahan.

"Perkoperasian Indonesia masih punya kelemahan antara lain masih lemahnya kelembagaan koperasi akibat minimnya permodalan internal, kurangnya penguasaan pasar akibat kurangnya inovasi, kreativitas dalam berbisnis, penggunaan teknologi informasi, dan kualitas sumberdaya manusia yang masih perlu ditingkatkan," pungkasnya.

Simak Video "Buruh Tolak Omnibus Law, Moeldoko: Mereka Belum Diajak Bicara Substansi"

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)