Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada dua menteri yang akan dijatuhkan lewat pansus Jiwasraya. Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menilai pernyataan SBY itu belum tentu benar.
"Itu dugaan. Analisanya Pak SBY yang belum tentu benar," ujar Andreas lewat pesan singkat kepada detikcom, Selasa (28/1/2020).
Ia menuturkan pemberhentian para menteri adalah kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Andreas menilai SBY masih 'terjebak' dalam bayang-bayang masa lalu.
"Mungkin Pak SBY masih dalam bayang-bayang masa lalu," kata Andreas.
Politkus Demokrat soal Surat Jiwasraya SBY: Ini Sikap Negarawan!:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengeluarkan pandangan-pandangan analitis, sebut Andreas, sudah menjadi kebiasaan SBY. Andreas mengatakan pernyataan SBY berkaitan erat dengan keputusan politik masa lalu.
"Tentu dalam kapasitas ini, analisa SBY tidak bisa lepas dari subjektivitas dirinya sebagai ketua partai dan sebagai mantan presiden yang erat kaitan dengan keputusan-keputusan politik masa lalu," ungkap Andreas.
Sebelumnya, SBY mengaku mendengar ada niat menjatuhkan sejumlah menteri melalui parlemen dengan menggunakan isu Jiwasraya. Informasi itu disampaikan SBY lewat tulisan panjang di akun Facebook resminya.
"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya 'geleng kepala'. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh," ucap SBY.
"Ada yang 'dibidik dan harus jatuh' dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," imbuh dia.