.webp)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan anggaran untuk mengecek kondisi bangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang rawan ambruk. Anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai Rp 400 miliar.
"Kepala sekolah dan guru tidak bisa meng-asses secara independen bangunan sekolah mereka ada risiko rubuh atau nggak. Kami alokasikan Rp 436 miliar untuk sensus untuk semua sekolah negeri dan swasta (SD-SMA)," kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Nadiem menjelaskan dalam mengecek kondisi bangunan sekolah tersebut Kemendikbud bekerja sama dengan sejumlah pihak. Dia menyebut dana ratusan miliar itu bukan untuk perbaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bekerja sama dengan teknik sipil, dan PUPR untuk struktur bangunan ini. Ini bukan anggaran untuk perbaiki," jelasnya.
Namun, besaran anggaran tersebut dipersoalkan oleh anggota Komisi X, Dessy Ratnasari. Politikus PAN itu menyebut anggaran Rp 436 miliar itu dua kali lipat dari unit di Kemendikbud yang mengurus masalah bangunan sekolah.
"Ini kan asumsi, persepsi, pemikiran dari pada kementerian dalam hal ini Pak Menteri. Lalu solusinya menurut Pak Menteri, Kemendikbud melakukan sensus besarnya Rp 436 miliar. Sesungguhnya ini adalah dua kali besaran anggaran dari unit untuk membangun unit sekolah baru," tutur Dessy.
"Kira-kira Pak Menteri, kalau menurut persepsi saya, dan asumsi saya, kok rasanya hanya untuk memastikan kalau itu tidak roboh sampai menghabiskan Rp 463 miliar. Sementara itu bisa bangun sekolah baru, apa tidak ada solusi lain," imbuhnya.
Sebelumnya, Kemendikbud mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kelas baru. Anggaran tersebut teralokasi di Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2020 sebesar Rp 18,334 triliun.
