Sumut Berpotensi Hujan Lebat Hingga Besok, BNPB Minta Pemda Siaga Banjir

Haris Fadhil - detikNews
Selasa, 28 Jan 2020 16:56 WIB
Ilustrasi BMKG (Eva Safitri/detikcom)
Foto: Ilustrasi BMKG (Eva Safitri/detikcom)
Medan -

Wilayah Sumatera Utara (Sumut) hingga Sumatera Barat (Sumbat) diprediksi bakal diguyur hujan lebat hingga besok. BNPB mengingatkan pemerintah daerah setempat untuk siaga bencana akibat hujan lebat.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo, mengatakan prakiraan cuaca itu dibuat oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Menurutnya, hujan deras bakal mengguyur Sumut-Sumbar pada Selasa (28/1/2020) sampai dengan Rabu (29/1) pukul 07.00 WIB.

"Melihat dengan hasil prakiraan cuaca dari BMKG tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar mempersiapkan diri dari adanya potensi ancaman bencana dengan melakukan upaya pencegahan," ucap Agus.

Dia meminta Pemda setempat untuk melaksanakan tujuh poin rekomendasi Kemendagri. Pertama adalah membuat posko siaga untuk memantau situasi.

"Kedua, menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan mengkoordinasikan dengan TNl, Polri, instansi vertikal di daerah dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya," ucapnya.

Ketiga, dia meminta Pemda menyiapkan sarana dan prasarana siaga banjir atau longsor. Pemerintah daerah juga diminta mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup untuk darurat bencana;

"Kelima, menyebarluaskan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya," ucapnya.

Berikutnya, pemerintah setempat diminya mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi darurat. Terakhir, dia meminta pejabat di daerah untuk saling berkoordinasi.

"Gubernur, sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Sementara Bupati/Wali Kota agar melaporkan hasil penanggulangan bencana di wilayahnya kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat," jelasnya.

(haf/fdn)