Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengupayakan ganti rugi terhadap 10 korban prostitusi anak di Penjaringan. KPAI menilai LPSK memiliki kewenangan atas hal itu.
"Anak-anak ini harus mendapatkan hak-haknya terutama perlindungan dan restitusi, LPSK itu kan di UU tentang perlindungan dan saksi jelas mereka lah yang punya wewenang untuk bagaimana supaya restitusi (ganti rugi) ini didapatkan oleh anak-anak," kata Komisioner KPAI Bidang Trafficking, Ai Maryati Solihah, saat jumpa pers di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).
Kerugian yang dimaksud KPAI meliputi aspek moril hingga materiil. Ai menilai pelaku lah yang berhak membayar seluruh kerugian korban.
"Apa yang didapatkan ya kerugian, kerugiannya apa? ada yang moril ada yang materiil. Karena anak-anak ini kan mau kerja, itu kan harus punya penghasilan. Tapi boro-boro penghasilan, yang ada utang. Wong mereka kebutuhan 2 bulan pertama diutangin," ujarnya.
"Nah saya melihat ada aset pemilik yang harus disita, untuk apa, karena kan kalau restitusi dari pelaku. Misalnya dia kerugiannya berapa, lalu pengobatan yang harus dia keluarkan, visum kan beberapa tempat belum gratis, tapi harus dibayar, nanti dibayar oleh si pelaku itu," lanjut Ai.
Simak Video "Anak 15 Tahun Hilang, Ditemukan di Tempat Prostitusi"
