Anies Kalah Soal Pencabutan Reklamasi Pulau F, Pemprov Banding

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 28 Jan 2020 07:53 WIB
Gugatan Nelayan Terhadap Reklamasi Terancam Batal

Alat berat beroperasi di proyek reklamasi Pulau D, Jakarta, Kamis (15/3/2018). Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KTSJ) mengatakan gugatan nelayan terhadap reklamasi terancam batal karena Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah merevisi Surat Keputusan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D. Grandyos Zafna/detikcom
Ilustrasi Pulau Reklamasi, tidak berhubungan dengan berita (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan banding atas putusan PTUN membatalkan pencabutan reklamasi pulau F. Banding telah diajukan ke PTUN.

"Kami sudah mengajukan banding terhadap putusan tersebut," kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, singkat saat dihubungi, Selasa (28/1/2020).

Pihak Pemprov belum memberikan keterangan lebih lanjut kapan mengajukan banding tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, sebelumnya mengabulkan gugatan PT Agung Dinamika Perkasa terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dengan kabulnya gugatan itu, Surat Keputusan (SK) pencabutan izin reklamasi Pulau F kini batal.

Dilansir situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, Senin (27/1/2020), putusan terkait izin reklamasi Pulau F ini bertanggal 21 Januari 2020, menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

"Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Khusus Terhadap Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo," demikian bunyi putusan itu.

Tergugat yakni Gubernur Anies juga diwajibkan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Jakarta Nomor 1409 Tahu 2018 itu. Anies juga dihukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 369.000,00.

PT Agung Dinamika Perkasa menggugat pencabutan izin reklamasi Pulau F dengan nomor perkara 153/G/2019/PTUN.JKT. PT Agung Dinamika Perkasa mendaftarkan perkara ke PTUN Jakarta pada 26 Juli 2019.

Tonton juga video Bela Anies soal Revitalisasi Monas, Nurmansjah: Tujuannya RTH:

[Gambas:Video 20detik]

(maa/asp)