Round-Up

Buka-bukaan Dewas KPK di Depan Komisi III

Tim detikcom - detikNews
Senin, 27 Jan 2020 20:48 WIB
Komisi III DPR gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewas dan pimpinan KPK. RDP bersama ini membahas rencana kerja lembaga antirasuah itu.
Dewas KPK dalam rapat di Komisi III DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)

4. Izin penggeledahan berlaku 30 hari

Dewas KPK menjelaskan ke Komisi III DPR perihal izin penggeledahan dan penyitaan. Perihal izin itu disebut memiliki tenggat selama sebulan.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan penyidik ketika mengajukan surat permohonan, harus memuat alasan penggeledahan dan penyitaan. Surat izin penggeledahan dan penyitaan itu pun berlaku selama 30 hari.

"Dan yang terakhir harus juga memuat alasan melakukan penyitaan atau penggeladahan. Kemudian, surat izin itu Dewas ini sudah sepakat bahwa kami akan memberikan tenggang waktu dalam surat izin tersebut untuk kontrol dari Dewas kami akan mencantumkan bahwa izin untuk melakukan izin penggeledahan atau penyitaan itu adalah 30 hari diitung sejak dikeluarkan," imbuhnya.

5. Anggota Dewas jelaskan soal UU baru lemahkan KPK

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengenai pernyataannya yang menyebut UU Nomor 19 Nomor 2019 melemahkan KPK. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa meminta Syamsuddin mencabut pernyataannya itu.

Syamsuddin yang juga peneliti LIPI itu menyebut pernyataannya yang menyatakan UU Nomor 19 Tahun 2019 justru melemahkan KPK tidak dikutip secara utuh.

"Iya ada dua hal yang ingin kami sampaikan dalam kaitan itu. Yang pertama, statement yang dikutip tidak sepenuhnya. Itu berasal dari diskusi launching CPI, Indeks Persepsi Korupsi yang dilaksanakan oleh Transparansi Internasional minggu lalu," ujar Syamsuddin.

"Memang betul saya menyatakan ada upaya pelemahan KPK. Tapi, kita tahu semua bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana KPK itu diperkuat dan itulah kenapa misalnya saya ingin menjadi bagian dari Dewas ketika diminta bergabung ke dalamnya," sambungnya.

Namun Desmond nampak tak puas dengan jawaban Syamsuddin. Dia mempertanyakan apa justru media yang salah kutip pernyataan.

"Saya pikir Pak Ketua Dewas sudah menyatakan tadi bahwa ke depan tentu kita semua akan berusaha untuk memeperkuat KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Syamsuddin.

Simak Video "Dewas KPK Jelaskan Alur Izin Penyadapan"

[Gambas:Video 20detik]

Halaman

(dnu/dkp)