Round-Up

Buka-bukaan Dewas KPK di Depan Komisi III

Tim detikcom - detikNews
Senin, 27 Jan 2020 20:48 WIB
Komisi III DPR gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewas dan pimpinan KPK. RDP bersama ini membahas rencana kerja lembaga antirasuah itu.
Dewas KPK dalam rapat di Komisi III DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)

2. Belum ada permintaan penyadapan di era Firli

Kini KPK dipimpin Firli Bahuri. Di era Pimpinan KPK yang terbaru ini, KPK belum mengajukan permohonan penyadapan ke Dewas KPK. Ini diungkapkan Dewas KPK menjawab Pimpinan Komisi III Desmond J Mahesa.

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan sampai hari ini Dewas KPK belum menerima surat permintaan izin penyadapan.

"Kami baru akan memberikan izin kalau ada permintaan izin. Sampai sekarang belum ada permintaan," ungkap Tumpak.

3. Izin geledah dan sita bisa keluar dalam 2-3 jam

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, menjamin surat izin penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan akan diterbitkan dalam 1 x 24 jam. Bahkan, menurutnya, izin penggeledahan dan penyitaan bisa diterbitkan tak lebih dari 4 jam.

"Untuk ketiga izin ini, kami dari Dewas menjamin, dalam tempo 1 x 24 jam sesuai dengan ketentuan UU, pasti dikeluarkan. Diberi izin atau ditolak izinnya," kata Albertina dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

"Praktik kami selama ini untuk penyitaan dan penggeladahan hanya memerlukan waktu sekitar 2 sampai 3 jam, sudah bisa keluar karena kami juga dibantu tenaga fungsional yang melakukan telaah awal," imbuhnya.

Namun Albertina mengaku belum bisa memperkirakan berapa lama surat izin penyadapan bisa diterbitkan. Itu karena belum ada permintaan izin penyadapan.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3