Round-Up

Buka-bukaan Dewas KPK di Depan Komisi III

Tim detikcom - detikNews
Senin, 27 Jan 2020 20:48 WIB
Komisi III DPR gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewas dan pimpinan KPK. RDP bersama ini membahas rencana kerja lembaga antirasuah itu.
Dewas KPK dalam rapat di Komisi III DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Jajaran Dewan Pengawas (Dewas) KPK bicara secara terbuka di depan Komisi Bidang Hukum DPR. Prosedur penyadapan hingga penggeledahan dibicarakan.

Buka-bukaan Dewas KPK digelar dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Ketua Dewas Tumpak Panggabean serta para anggota Dewas seperti Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsudin Haris, dan Harjono berada di lokasi sejak awal. Ada pula Ketua KPK Firli Bahuri. KPK diminta hadir untuk memberi penjelasan terkait program KPK ke depan, baik itu rencana strategi 2019-2024 maupun rencana kerja tahunan KPK 2020.

Berikut adalah beberapa poin buka-bukaan Dewas KPK di depan Komisi III DPR:

1. Prosedur izin penyadapan

Dewas KPK memaparkan mengenai prosedur izin penyadapan dari mulai pengajuan hingga pelaporan hasil penyadapan. Anggota Komisi III menyimak. Berikut prosedur izin penyadapannya.

"Penyidik mengajukan permohonan izin penyadapan itu langsung membawa izin tersebut ke Dewas yang diterima oleh Kepala Sekretariat Dewas. Kemudian saat itu juga langsung gelar perkara karena sesuai ketentuan UU harus ada gelar perkara di hadapan Dewas," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Setelahnya Dewas akan memberikan pendapatnya untuk menyetujui atau tidak menyetujui izin penyadapan tersebut. Bilamana disetujui maka akan dibuatkan surat pemberian izin, sebaliknya bilamana ditolak maka akan diberikan surat penolakan izin.

Draf surat penyadapan dibuat dan harus dilaporkan lagi ke Dewas. Bila draf disetujui, maka dewas akan membubuhkan tanda tangan. Keputusan akan muncul dalam 1x24 jam. Dalam pengajuan permohonan penyadapan, penyidik harus melampirkan surat perintah penyidikan atau penyelidikan beserta uraian singkat kasus posisi perkara.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3