100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Penuntasan HAM-Penindakan Korupsi Jadi Sorotan

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 27 Jan 2020 14:12 WIB
Haris Azhar (Farih Maulana Sidik/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin hari ini genap 100 hari bekerja semenjak resmi dilantik pada 20 Oktober 2019. Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menyoroti kebijakan Jokowi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM dan penindakan korupsi.

Haris menilai tidak ada kebijakan yang signifikan dari Jokowi dalam menangani kasus pelanggaran HAM sebelumnya. Haris menyebut masa pemerintahan Jokowi cenderung memburuk dalam menangani pelanggaran HAM lantaran munculnya kasus-kasus baru.

"Nggak ada tanda-tanda positif, masih seperti dulu dan cenderung buruk. Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi, nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia malah justru banyak kasus-kasus baru," kata Haris di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jl Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020).

Haris mengatakan beberapa rencana Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, kini tak kunjung terbukti. Menurutnya, dalam 100 hari, Jokowi, sebagai presiden, merupakan cerminan dari sisa masa jabatannya yang dirasa tidak akan banyak memberikan perubahan.

"Jadi sebetulnya saya mau bilang bahwa periode Jokowi di 100 hari ini udah jadi cermin bagaimana sisa 4 tahun lebih ke depan akan lebih suram. Karena kalau lihat grafik 5 tahun lalu juga buruk kan. Jadi ke depan juga bakal tetap buruk dan bahkan mungkin akan lebih buruk," kata dia.

Haris menuturkan Jokowi seharusnya menerapkan prinsip yang berani dalam menegakkan hukum. Dia menilai Jokowi seakan-akan menghindar dan tidak mau tahu dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM.

"Dia (Jokowi) harus menerima prinsip berani penegakan hukum, bukan mencla-mencle. Selama ini kan dia mencla-mencle menyerahkan ke polisi, menyerahkan ke ini, tapi dia seperti kayak nggak mau tahu, dan dia lebih cenderung melindungi pelaku pelanggaran HAM. Contoh akomodasi terhadap Wiranto, Prabowo, tidak tegas dalam kasus Novel, menghindar di kasus Munir, tutup mata dalam kekerasan pada para mahasiswa," katanya.

"Tapi dia cenderung menyelesaikan secara parsial dan pilih-pilih. Jadi menurut saya kalau dia nggak tau prinsip penegakan hukum yang harusnya lurus dan tidak boleh pilih-pilih harusnya dia bisa panggil orang, minta masukan dan kawal itu. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia sibuk sama pencitraan aja," sambungnya.

Kemudian, Haris menyoroti terkait kebijakan Jokowi dalam penindakan kasus-kasus korupsi. Menurut dia, dengan adanya undang-undang baru KPK, Jokowi dipandang memfasilitasi para koruptor.

"Dulu penanganan korupsi itu dilawan balik sama koruptornya. Tapi zaman Jokowi difasilitasi dengan undang-undang yang baru. Jadi Jokowi sebenernya suporter koruptor," katanya.

Selain itu, kata dia, dalam segi pemerataan ekonomi dan menjaga dari kerusakan lingkungan cenderung memburuk. Menurutnya, untuk pemerataan ekonomi hukum itu harus digunakan untuk melayani orang yang ada di bawah bukan melayani investor.

"Dari sisi kerusakan lingkungan, tanah itu jauh lebih eksesif ya, lebih buruk. Di masyarakat kota itu sudah banyak kejadian. Lalu 100 hari ini muncul omnibus law. Kan sebetulnya fasilitas untuk sejumlah undang-undang, RUU yang ditolak pada September, sekarang difasilitasi lewat omnibus law itu," pungkasnya.

Simak Video "Jokowi-BG Kasih Kode '2024' ke Sandi, Ini Respons Anies"

[Gambas:Video 20detik]

(fas/gbr)