Pemprov DKI Pastikan Terus Komunikasi ke Setneg soal Revitalisasi Monas

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Jumat, 24 Jan 2020 18:21 WIB
Saefullah (Lisye/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka terkait revitalisasi Monas. Komunikasi dilakukan secara formal dan informal.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah awalnya bercerita tentang tugas dan fungsi Gubernur DKI Jakarta dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Menurut Saefullah, Gubernur adalah sebagai ketua badan pelaksana dan memiliki beberapa tugas.

"Dalam Pasal 6 Keppres itu disebutkan Gubernur sebagai ketua badan pelaksana. Dalam Pasal 7 poin A, badan pelaksana mempunyai tugas, ini tugas gubernur di antaranya membuat rencana pemanfaatan ruang," kata Saefullah di di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020).

"Tugas yang kedua dikaitkan dengan sistem transportasi. Tugas yang ketiga tentang pertamanan. Kemudian arsitektur dan estetika bangunan. Kemudian ada juga pelestarian bangunan bersejarah dan fasilitas penunjang. Jadi sangat luas tugas Gubernur dalam keppres ini," imbuhnya.

Dalam melaksanakan tugas itu, Gubernur bertanggung jawab kepada Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Tanggung jawab itu bisa dikomunikasikan secara formal dan informal.

"Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui komisi pengarah. Pekerjaan ini yang namanya pelaporan itu bisa formal, bisa informal, bisa di mana saja," tutur Saefullah.

Dituding PSI Abal-abal, Kontraktor Revitalisasi Monas Buka Suara:

Selanjutnya
Halaman
1 2