BRR Aceh Belum Maksimal

Jakarta - Gempa tsunami yang meluluhlantakan Aceh hampir setahun berlalu. Namun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang paling bertanggung jawab membangun kembali Aceh dianggap belum maksimal dalam merekonstruksi Aceh.Cut Hindun, Direktur WALHI Aceh mengungkapkan persoalan mendasar yang belum diatasi oleh BRR adalah masalah koordinasi BRR dengan pemda Nanggroe Aceh Darussalam dan aparat terkait lainnya. Ia juga menilai BRR belum menyentuh soal pencegahan bencana."Seperti kita tahu, kan daerah Aceh itu merupakan daerah rawan bencana, harus ada peringatan dini, minimal ada peta rawan bencana," ujar Cut Hindun dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (27/11/2005).Cut Hindun juga mempertanyakan koordinasi BRR dengan Dephut. WALHI menilai langkah Departemen Kehutanan Republik Indonesia mengaktifkan kembali 8 izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebagai kebijakan yang terkesan tambal sulam dan tidak bijak.BRR menaksir kebutuhan kayu untuk rekonstruksi Aceh adalah sebesar 1,5 juta meter kubik.Sedangkan menurut Dephut sendiri, jumlah kayu sitaan yang berada di wilayah Indonesia, jika ditambah dengan kayu donasi sebagaimana sudah dijanjikan oleh berbagai negara donor, kurang lebih jumlahnya sama dengan kebutuhan yang ada. "Itu artinya, jumlah kayu sitaan, ditambah dengan kayu donasi seharusnya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan kayu untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh," tegasnya lagi.Salurkan Bantuan Aceh SegeraKetua Lembaga Independen Pengawasan Bantuan Masyarakat (LIPBM) Iwan Panggu meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan dari masyarakat luas baik dari negara donor maupun dalam negeri untuk Aceh."Kita melupakan apakah bantuan yang selama ini dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu sudahsampai ke tangan rakyat yang saat ini mungkin sebagai rakyat yang paling miskin di negara ini?" tanyanya.LIPBM menyarankan kepada pemerintah untuk membuat daftar pihak-pihak yang mengumpulkan dana dari masyarakat Indonesia. Kepada mereka ditagih agar segera menyerahkan dana ratusan miliar yang terkumpul dari masyarakat."Kami juga meminta agar pemerintah bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang mau bermain main dengan dana milik masyarakat itu," tandasnya.LIPBM menuding ada pihak yang berupaya menyiasati penyaluran dana itu dengan cara tidak memberikan langsung kepada masyarakat tetapi dijadikan dana abadi dengan alasan untuk mencerdaskan rakyat Aceh. (ddn/)