.webp)
PKS DKI Jakarta mengaku tetap melakukan lobi dalam artian komunikasi politik saat masa pemilihan wakil gubernur. Namun, Mereka menegaskan komunikasi politik tanpa politik uang.
"Kalau komunikasi, kalau komunikasi, kalau tak ada komunikasi susah. Masalahnya money politik atau nggak, kalau money politik nggak boleh. Kita harus bersih," ucap Penasehat Fraksi PKS Nasrullah, saat dihubungi detikcom, Kamis (23/1/2020).
Menurut Nasrullah, PKS akan memasarkan Nurmansyah. Sehingga anggota DPRD bisa mengerti bahwa Cawagub DKI Nurmansyah Lubis pantas untuk dipilih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya, namanya memperkenalkan, mampu atau nggak. Jelasakn problem Jakarta bagaimana solusi, pasti adalah," ucap Nasrullah.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin, menyebut, meski saat ini Nurmansyah bukan aggota DPRD, tapi dia pernah menjabat selama 10 tahun menjadi anggota DPRD. Sehingga, bisa memperlancar komunikasi dengan fraksi lain.
"Kita sebatas komunikasi saja, pendekatan personal kepada mereka sekaligus optimalkan posisi bang Anca (Nurmansyah) yang sudah 10 tahun DPRD, jadi tahu suasana kebatinan dengan teman-teman DPRD ya lebih komunikatif lah," kata Arifin dihubungi terpisah.
Simak Video "PKS Minta KPK Ikut Awasi Proses Penentuan Wagub DKI"
Arifin menginginkan proses pemilihan yang jujur dan adil. Menurut Arifin, jangan ada pihak yang merusak sistem demokrasi dengan menebar uang.
"Kita ingin semua berlangsung fair play, demokratisasi jangan tercederai oleh hal yang tidak diinginkan termasuk soal money politik. Kita percaya dengan integritas teman-teman DPRD. Pasti mengedepankan nurani, inysa Allah," ucap Arifin.
Sebelumnya, cawagub dari Partai Gerindra Riza Patria mengaku tak memiliki strategi khusus agar terpilih sebagai pendamping Gubernur Anies Baswedan. Riza memilih pasif dan tak melakukan lobi-lobi ke DPRD DKI Jakarta.
"Ya saya pasif saja tidak melakukan lobi-lobi," kata Riza di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.
Riza mengatakan dia menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan cawagub DKI sesuai dengan ketentuan yang ada di DPRD. Menurut Riza, jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan sebaik mungkin.
"Saya tidak melakukan strategi dan upaya-upaya khusus. Sepenuhnya saya menyerahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memilih adalah anggota DPRD DKI," ujarnya.
