Indonesia Bisa Pecah karena Proxy War, tapi Tetap Utuh karena 4 Pilar

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Kamis, 23 Jan 2020 18:42 WIB
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Sekitar 400 siswa Madrasah Aliyah Al Jauharotunnaqiyah, Banten, berkunjung ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mereka diterima dua anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan dan M. Rano Alfath, di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, anggota MPR Tommy Kurniawan meminta para siswa tidak mempercayai berita-berita negatif tentang parlemen.

"Jangan percaya anggota DPR itu buruk. Itu hanya segelintir oknum saja, bukan lembaganya yang buruk. MPR-DPR dibentuk untuk tujuan mulia yang memastikan kemakmuran rakyat," ungkapnya.


Karena itu, anggota Komisi VI ini meminta para siswa meningkatkan budaya literasi agar tidak mudah terprovokasi. Kepada para siswa, artis sinetron ini juga meminta untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kalau generasi muda kita mudah dirusak dengan hal-hal negatif, maka kita tidak punya masa depan. Para siswa agar mempersiapkan diri, menjaga NKRI," pintanya.

Menurut Tommy, Indonesia saat ini bisa bertahan dan masih utuh karena memiliki empat pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).

"Sebenarnya Indonesia bisa terpecah dengan proxy war. Tapi, dengan Empat Pilar, Indonesia masih tetap utuh," katanya.

Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PKB, Rano Alfath, turut menjelaskan tentang kewenangan MPR dan DPR. Kewenangan MPR antara lain mengubah dan menetapkan UUD juga melantik presiden dan wakil presiden.

"Selain itu, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden dan/wakil presiden dalam masa jabatannya, melantik wakil presiden menjadi presiden (bila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya)," ujarnya

"Memilih wakil presiden bila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Sedangkan fungsi dan wewenang DPR adalah legislasi, budgeting, dan pengawasan," imbuhnya.

Dalam hal fungsi legislasi, tugas DPR adalah membuat undang-undang. Rano mencontohkan Fraksi PKB yang mempelopori UU Pesantren. Dengan UU Pesantren ini, pesantren tidak lagi dipandang sebelah mata. Semua lulusan pesantren bisa diterima sesuai dengan jurusannya.

Untuk fungsi dan wewenang budgeting, DPR memastikan keuangan yang dikelola negara bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan adalah mengawasi kebijakan-kebijakan eksekutif.

"Jadi, parlemen sangat penting, karena itu perlu didukung. Jangan hanya dilihat negatifnya, seperti ada yang tersangkut kasus korupsi. Itu hanya segelintir oknum saja. Jangan percaya hoaks. Kalau tidak percaya pada wakil rakyat, lalu siapa lagi yang bisa dipercaya," jelasnya.


Dalam kesempatan itu, Plt Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi MPR, Budi Muliawan, menjelaskan tentang visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, pengawal ideologi, dan kedaulatan rakyat. MPR sebagai Rumah Kebangsaan ini tecermin dalam Pimpinan MPR yang berjumlah sebanyak 10 orang.

"Sepuluh pimpinan MPR ini merupakan representasi dari kekuatan partai politik di DPR dan representasi daerah di DPD," ucapnya.

Menjadi Rumah Kebangsaan, lanjut Budi Muliawan, di MPR dibahas berbagai persoalan-persoalan kebangsaan dan menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan persoalan kebangsaan.

"Sebagai Rumah Kebangsaan, berbagai persoalan yang dibahas MPR lebih menekankan pada politik kebangsaan," jelasnya.

(ega/ega)