Kontraktor revitalisasi Monas, PT Bahana Prima Nusantara, menyesalkan kredibilitas mereka dipertanyakan oleh anggota DPRD DKI lewat Twitter. Perusahaan itu pun akan melayangkan somasi.
Awalnya Legal Officer PT Bahana Prima Nusantara, Abu Bakar, menjelaskan soal legalitas kantor virtual perusahaan PT Bahana Nusantara sesuai dengan PTSP Nomor 6 Tahun 2016. Dia menyebut tidak ada permasalahan dari segi lokasi kantor perusahaan.
"PTSP Jaktim, Pemda Jaktim keluarkan izin, dan terkait virtual office juga diatur, namanya surat edaran PTSP Nomor 6 Tahun 2016, yang awalnya 2015 dilarang virtual office. Tapi, untuk gerakkan dunia usaha bidang UMKM dan pemula, maka dibuka kembali tahun 2016 oleh PTSP. Ketika kita berkantor di situ, tidak ada masalah," kata Abu kepada wartawan di Penang Bistro, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Dia lalu mempersoalkan cuitan anggota DPRD soal lokasi kantor PT Bahana Prima Nusantara dan akan melayangkan somasi. Abu tidak secara khusus menyebutkan anggota DPRD mana yang dia persoalkan, tapi setidaknya ada dua anggota DPRD yang mencuitkan soal hal ini.
Simak Video "Monas Gundul Akibat Revitalisasi, Puan: Kembalikan Seperti Aslinya!"
