ADVERTISEMENT

Dewan Pengawas: KPK Harus Sering 'Digonggongi'

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 23 Jan 2020 18:04 WIB
Dewan Pengawas KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris menyebut KPK saat ini harus sering 'digonggongi' masyarakat sipil. Kenapa?

"Desakan dan tekanan publik harus ditingkatkan, KPK itu mesti digonggongi, parpol harus digonggongi, pemerintah kita harus digonggongi, maksudnya diingatkan agar 'Anda ini membawa bangsa kita masuk jurang, bukan membuat bangsa lebih baik'. Ini jadi tanggung jawab elemen civil society," kata Syamsuddin dalam peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (23/1/2020).

TII pada hari ini merilis Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2019 dengan hasil naik 2 poin menjadi 40 dari sebelumnya 38 pada 2018. Indonesia pun duduk di peringkat ke-85 dari 180 negara yang disurvei atau naik 4 peringkat dari sebelumnya peringkat ke-89 pada 2018. Skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

"Karena, kalau mau jujur, siapa sih pemimpin punya komitmen pemberantasan korupsi? Jangan-jangan bisa dihitung jari karena terlalu sedikitnya. Peningkatan IPK jangan-jangan tidak cukup pendekatan hukum saja, tidak cukup perbaikan politik saja, tapi transendental, misalnya, dengan ahli agama karena mengubah perilaku korup jadi tidak korup bukan hal yang mudah," Syamsuddin menambahkan.

Negara dengan skor IPK 2019 terbesar adalah Denmark dan Selandia Baru pada skor 87, diikuti Finlandia (86), Singapura, Swedia, dan Swiss (85), Norwegia (84), dan Belanda (82), sementara IPK terendah adalah Somalia di posisi 180 (skor 9), Sudan Selatan (12), dan Suriah (13).

Terdapat empat sumber data yang menyumbang kenaikan CPI Indonesia pada 2019, yaitu Political Risk Service (korupsi dalam sistem politik, pembayaran khusus dan suap ekspor-impor, serta hubungan mencurigakan antara politikus dan pebisnis), IMD World Competitiveness Yearbook (suap dan korupsi dalam sistem politik), Political and Economy Risk Consultancy (tingkat korupsi suatu negara), dan World Justice Project-Rule of Law Index (pejabat di eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian dan militer menggunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi).

Sementara itu, empat dari sembilan indeks mengalami stagnasi, yakni Global Insight Country Risk Ratings (risiko individu/perusahaan dalam menghadapi praktik korupsi dan suap untuk menjalankan bisnis), Bertelsmann Foundation Transformation Index (pemberian hukuman pada pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan dan pemerintah mengendalikan korupsi).

Berikutnya Economist Intelligence Unit Country Ratings (prosedur yang jelas dan akuntabilitas dana publik, penyalahgunaan pada sumber daya publik, profesionalisme aparatur sipil, audit independen) dan Varieties of Democracy (kedalaman korupsi politik, korupsi politik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, korupsi di birokrasi, korupsi besar dan kecil yang mempengaruhi kebijakan publik). "Sedangkan satu mengalami penurunan World Economic Forum EOS (suap dan pembayaran ekstra pada impor-ekspor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, kontrak perizinan dan putusan pengadilan)".

Peningkatan terbesar dikontribusikan oleh IMD World Competitiveness Yearbook (suap dan korupsi dalam sistem politik) dengan peningkatan sebesar 10 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh penegakan hukum yang tegas kepada pelaku suap dan korupsi dalam sistem politik. Sedangkan penurunan 4 poin dikontribusikan pada World Economic Forum EOS (maraknya suap dan pembayaran ekstra pada proses ekspor-impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, proses perizinan dan kontrak serta putusan pengadilan). Artinya, selain upaya perbaikan sistem kemudahan berbisnis, peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik korupsi politik juga bisa secara signifikan meningkatkan skor IPK Indonesia.

(dhn/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT