Koalisi Antikorupsi Laporkan Yasonna Laoly ke KPK terkait Harun Masiku

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 23 Jan 2020 16:27 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke KPK. Mereka menduga Yasonna terindikasi merintangi penyidikan KPK terkait Harun Masiku.

"Yang dilaporin Yasonna," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Hukum, Wana Alamsyah, kepada wartawan, Kamis (23/1/2020).

Wana menyebut ICW termasuk dalam koalisi tersebut yang terdiri dari setidaknya 19 lembaga swadaya masyarakat (LSM). Saat ini Wana bersama perwakilan dari koalisi itu masih berada di Direktorat Pengaduan Masyarakat di KPK setelah sebelumnya tampak tiba pukul 14.30 WIB.

"Direktorat Jenderal Imigrasi akhirnya mengakui bahwa Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia pada tanggal 7 Januari yang lalu. Narasi yang selama ini diucapkan oleh Yasonna Laoly pun mesti disorot tajam. Kuat dugaan bantahan Yasonna terkait dengan keberadaan Harun selama ini dilakukan untuk melindungi yang bersangkutan dari jerat hukum KPK," kata ICW dalam keterangan persnya.

Sebelumnya, KPK masih mengkaji ada tidaknya unsur merintangi dan menghalangi penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam pelarian tersangka KPK Harun Masiku. KPK akan melakukan kajian mendalami untuk mengetahui hal itu.

"KPK sudah sering menerapkan ketentuan Pasal 21 untuk merintangi penyidikan maupun penuntutan. Namun perlu dikaji lebih dahulu secara menyeluruh secara mendalam tentunya begitu. Tidak serta-merta begitu saja dengan mudah kita menerapkan pasal 21," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2020).

"Pasal 21 memang di situ berbunyi barang siapa setiap orang yang sengaja merintangi penyidikan ataupun proses penuntutan gitu tetapi tentunya kan itu perlu kajian lebih jauh, kajian dari jauh. Karena bagaimanapun juga penerapan pasal-pasal tentunya kita aturan hukum bahwa harus ada bukti permulaan yang cukup, ketika akan menetapkan siapa tersangkanya," lanjutnya.

Harun memang dicari KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020 lantaran diduga menyuap Wahyu Setiawan yang saat itu aktif sebagai Komisioner KPU. Hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020, Harun tidak menampakkan diri sehingga KPK meminta Harun menyerahkan diri.

Harun kemudian dikabarkan berada di luar negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum OTT KPK. Kemudian, Senin, 13 Januari 2020, Ditjen Imigrasi mengatakan Harun Masiku masih berada di luar negeri.

"Belum tercatat adanya pergerakan masuk ke Indonesia," kata Kabag Humas Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang kepada detikcom, Senin (13/1) lalu.

Bahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meyakini Harun masih berada di luar negeri saat itu. Setidaknya pada Kamis (16/1), Yasonna menyebut Harun belum berada di Indonesia.

"Pokoknya belum di Indonesia," kata Yasonna, Kamis (16/2/2020).

Namun terakhir pada Selasa (21/1) istri Harun, Hilda, menyebutkan bila suaminya sudah tiba di Jakarta pada 7 Januari 2020. Setelahnya pada 8 Januari 2020 sampai saat ini Hilda mengaku kehilangan kontak.

"Tanggal 6 Januari ke Singapura, dia sempat kirim kabar. Kalau tanggal 7 Januari dia sudah balik Jakarta. Dia sempat kasih kabar jam 12 malam, katanya sudah tiba di Jakarta. Itu terakhir komunikasinya," ujar Hilda saat ditemui di kediamannya di Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (21/1) kemarin.

Belakangan teka-teki keberadaan Harun mulai terjawab setelah Ditjen Imigrasi mengakui jika Harun sebenarnya sudah di Indonesia sejak tanggal 7 Januari 2020. Ronny menyebut ada persoalan para perangkat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta sehingga sebelumnya tidak diketahui kedatangan Harun itu.

"Sudah masuk rupanya setelah kita dalami sistem itu sudah masuk. Memang ada delay time karena di (Terminal) 2F itu perangkat IT kita baru pasang di sana jadi ada delay time setelah kita dalami dan kita tahu sudah masuk tanggal 7 Januari 2020 yang lalu," ucap Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie kepada detikcom, Rabu (22/1).

(dhn/fjp)