.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dibuat rencana strategis untuk kesejahteraan prajurit. Jokowi memuji para prajurit yang bertugas di lokasi tersulit.
"Saya minta juga supaya renstra untuk kesejahteraan prajurit, baik yang berkaitan dengan perumahan, dengan kesehatan, dengan tunjangan kinerja, dan saya sangat mengapresiasi untuk prajurit-prajurit kita yang bertugas di lokasi-lokasi tersulit," ujar Jokowi dalam rapat pimpinan Kemhan-TNI-Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Jokowi mencontohkan adanya TNI yang bertugas di Natuna, yang merupakan wilayah terluar RI. Jokowi juga berjanji bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan prajurit dan pensiunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah terus berusaha meningkatkan SDM serta kesejahteraan prajurit dan pensiunan TNI," ujar Jokowi.
Jokowi kembali mengingatkan akan merevisi UU TNI. Ini dimaksudkan untuk pengisian jabatan dan untuk perpanjangan batas usia pensiun prajurit TNI.
"Kita akan merevisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, antara lain yang berkaitan dengan urusan pensiun bagi perwira bintara dan tamtama yang selama ini usia pensiun 53 tahun akan kita usulkan untuk diubah menjadi 58 tahun," ucapnya.
Simak Video "Di Hadapan Prabowo, Jokowi: Kedaulatan Tak Bisa Dinegosiasikan!"
Rencana Jokowi memperpanjang batas usia pensiun prajurit TNI setingkat Tamtama dan Bintara menjadi 58 tahun itu sebelumnya disampaikan di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).
"Saya sudah perintahkan Menkum HAM dan Panglima TNI untuk merevisi pensiun Tamtama dan Bintara yang sekarang 53 tahun ke 58 tahun," ucap Jokowi.
Dia beralasan kebijakannya itu dicetuskan karena prajurit TNI yang berusia 53 masih banyak yang produktif.
"Kalau umur 53 tahun kan masih segar-segarnya, masih produktif-produktifnya, sudah dipensiun, Polri kan 58 tahun," kata Jokowi.
