Ketua MPR Minta Wapres Ngoreksi Anggarannya

Jakarta - Setelah Presiden SBY, kini giliran Wapres Jusuf Kalla yang diingatkan Ketua MPR Hidayat Nurwahid soal anggarannya yang dinilai kelewatan. Kalla diminta mengoreksi besaran gaji/tunjangannya yang mencapai Rp 167,721 juta per bulan."Menjadi sangat bijak jika Wapres mengoreksi besaran kenaikan anggaran untuknya," kata Hidayat di sela Musyawarah Majelis Syuro III PKS di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta, Sabtu (26/11/2005).Menurut Hidayat, hal itu penting mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang sudah terpuruk. Hal ini diakibatkan bertambahnya beban masyarakat karena kenaikan harga BBM. "Terlebih lagi, ada isu mengenai kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL), itu sudah sangat menyusahkan masyarakat," katanya.Hidayat menjelaskan, pada saat ia mengimbau Presiden SBY untuk mengkaji anggaran kepresidenan, Presiden mendengarkan imbauan tersebut. Karena itu, ia berharap Wapres pun mau mendengarkan imbauannya."Jika anggaran sampai berlipat-lipat seperti itu akan lebih bijak jika Wapres mengikuti jejak Presiden untuk mengoreksi kenaikan anggarannya," kata Hidayat.Sekadar diketahui dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Sekretaris Wapres Tahun 2006 menyebutkan besaran gaji/tunjangan Wapres sebesar Rp 167,721 juta/bulan atau Rp 2 miliar setahun.Anggaran itu mencakup gaji pokok Rp 77,500 juta, tunjangan istri Rp 7,614 juta, tunjangan anak Rp 7,565 juta, tunjangan struktural Rp 62,350 juta, tunjangan beras Rp 565 ribu, dan tunjangan khusus Rp 12,691 juta. Namun data ini dibantah Sekretaris Wapres Gembong Prijono. (umi/)