Setneg: Revitalisasi Monas Belum Ada Izin dari Komisi Pengarah

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Rabu, 22 Jan 2020 21:44 WIB
Monas (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengatakan revitalisasi Monas belum mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Izin mengenai revitalisasi Monas ini sebelumnya disinggung dalam rapat di Komisi D DPRD DKI.

"Mungkin bisa dilihat di Keppres 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka ya. Mungkin bisa dibaca di sana tentang komisi pengarah dan badan pelaksana tugasnya apa saja. Tapi yang jelas bisa saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin," kata Sekretaris Utama Kemensetneg Setya Utama saat dihubungi, Rabu (22/1/2020).

Komisi Pengarah yang dimaksud Setya merupakan istilah yang tertuang dalam Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Berdasarkan peraturan tersebut, Setya menegaskan izin itu bukan dikeluarkan dari Kemensetneg, melainkan dari Komisi Pengarah.

"Jadi bukan Setneg karena itu kolektif ada enam kementerian kalau nggak salah, sekretaris komisi pengarah itu sendiri Pak Gubernur, sebagai sekretaris komisi pengarah merangkap sebagai ketua badan pelaksana," ujar dia.

Di Pasal 4 Kepres Nomor 25 Tahun 1995 dijelaskan mengenai susunan keanggotaan Komisi Pengarah, sebagai berikut:

1. Menteri Negara Sekretaris Negara: sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Menteri Pekerjaan Umum: sebagai anggota;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup: sebagai anggota;
4. Menteri Perhubungan: sebagai anggota;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: sebagai anggota;
6. Menteri Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi: sebagai anggota;
7. Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibu kota Jakarta: sebagai Sekretaris, merangkap anggota.

Selanjutnya
Halaman
1 2