Wapres Ma'ruf: Edukasi soal Pilkada 2020 Diharapkan Tekan Isu SARA-Hoaks

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Lisye Sri Rahayu/detikcom)

Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah melalui berbagai lembaga akan memberikan edukasi mengenai Pilkada 2020 kepada masyarakat. Tujuannya, sambung Ma'ruf, agar pilkada nanti tak dikotori isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta hoaks yang berpotensi memicu konflik sosial.

"Ya kami tentu mengedukasi masyarakat melalui berbagai kelembagaan termasuk melalui KPU sendiri, melalui pemerintah daerah dan pihak keamanan. Dan kita mengharapkan supaya memang tidak ada lagi isu-isu sara, tidak ada lagi hoaks," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Ma'ruf mengatakan pemerintah telah menyampaikan edukasi tersebut lewat kegiatan dialog di forum. Dialog dilakukan baik di tingkat lokal maupun daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah, itu kita sudah mulai dengan berbagai dialog, berbagai forum-forum nasional maupun di berbagai daerah, untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyangkut soal SARA, menyangkut soal hoaks atau juga etnis bisa juga menjadi sumber konflik," katanya.

Simak Juga Video "KPU soal Pilkada 2020: Anggran Rp 9,9 T hingga e-Rekap"

[Gambas:Video 20detik]

Ma'ruf menuturkan pemerintah kerap melakukan olah strategi penangkalan-penangkalan atas isu SARA dan hoaks. Pemerintah mengedepankan strategi penangkalan, baru kemudian penegakan hukum atau sanksi.

"Kita harapkan nanti di Pilkada tidak muncul (isu SARA dan hoaks). Yang sering kita olah juga kemungkinan untuk melakukan penangkalan-penangkalan. Apa nanti perlu ada sanksi yang diberikan lalu memunculkan itu, itu bagian yang sedang kita upayakan," tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menerangkan ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020. Ke-270 daerah itu terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

"Tahun 2020 pilkada akan diikuti 270 daerah," ucap Bahtiar dalam keterangannya, Kamis (13/06/2019).

Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena pelaksanaan Pilkada Kota Makassar diulang.

Halaman 1 2

Selanjutnya