.webp)
Selama beberapa waktu terakhir, masyarakat dihebohkan oleh munculnya kerajaan fiktif. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan kerajaan itu tidak boleh dibiarkan karena Indonesia memiliki NKRI.
"Ya kita yang pasti bahwa kita tak akan membiarkan munculnya kerajaan-kerajaan itu, karena kita sudah punya NKRI. Dan kerajaan yang masih diakui eksistensinya itu Jogja. Sehingga sultannya jadi gubernur di Jogja. Selain itu kan sifatnya budaya," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (22/1/2020).
Ma'ruf tidak mempermasalahkan munculnya komunitas kebudayaan apabila tidak meresahkan masyarakat. Namun jika melakukan penyimpangan, mereka perlu ditindak.
"Lalu muncul-muncul komunitas budaya sepanjang tak melanggar, tak menyimpang, dan tak merugikan pihak lain tak ada tindak pidananya. Tapi kalau nanti sudah dilihat ada penyimpangan, itu harus dibubarkan dan harus dilarang," ucapnya.
Ma'ruf mengatakan Indonesia telah memiliki perkumpulan kerjaan dan sultan Nusantara. Menurutnya, tidak ada kerjaan baru selain perkumpulan itu.
"Kita kan udah ada perkumpulan kerajaan dan sultan Nusantara. Dan mereka sudah tergabung, jadi yang baru itu kan nggak masuk. Itu pun nggak memiliki kekuasaan dan pengakuan dalam arti konsistensi sebuah kerajaan tapi lebih pada peninggalan budaya, kecuali Jogja yang masih diakui dan sultannya jadi Gubernur DIY," tuturnya.
Diketahui, belakangan ini muncul kerajaan-kerajaan fiktif dalam waktu berdekatan di Indonesia. Seperti Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire-Earth Empire.
Kerajaan-kerajaan ini kemudian langsung punya banyak pengikut. Polisi mengungkap adanya motif penipuan di balik terbentuknya Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak Juga Video "Blak-blakan 'Raja' Keraton Agung Sejagat: Tak Ada Niat Jahat"
