Pimpinan DPR soal Pansus Jiwasraya: Lebih Penting Galak atau Uang Kembali?

Jakarta - Formappi menganggap DPR tak lagi galak ke pemerintah karena urung membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan digantikan dengan Panitia Kerja (Panja) di tiga komisi. DPR mengaku lebih mementingkan uang nasabah kembali dibanding sekadar dianggap galak.

"Sekarang, penting galak apa penting uang masyarakat itu kembali? Lebih penting kinerja perusahaan asuransi yang jeblok itu jadi bagus dan penegakan hukumnya jalan atau kemudian lebih penting sekadar galak-galakan?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Tak Bentuk Pansus Jiwasraya, DPR Sudah Jinak ke Pemerintah?

Kasus perusahaan asuransi pelat merah itu ditaksir Kejaksaan Agung berpotensi mengandung kerugian negara Rp 13,7 triliun. Penting untuk menyelamatkan duit orang banyak yang sudah berasuransi di Jiwasraya, penting pula menyehatkan perusahaan itu, tapi penegakan hukum juga perlu dijalankan tanpa pandang bulu.

DPR tak ingin mengganggu proses penegakan hukum yang dijalankan Kejagung dan Polri, juga tak ingin mengganggu pemerintah dalam upaya menyehatkan Jiwasraya. Maka wacana Pansus berubah, Sufmi kemudian mendorong Panja saja di tiap-tiap komisi terkait.

Baca juga: Istana Sambut Baik DPR Bentuk Panja Jiwasraya

"Kalau kami sekadar pengin melakukan pencitraan, ya kami bikin Pansus-lah. Panggil sana, panggil sini, tapi nanti nggak sampai tujuan, malah mengganggu apa yang sudah dilakukan sekarang. Menurut kami, sekarang semua sudah berada di jalur yang benar," kata Dasco.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan perubahan wacana Pansus Jiwasraya menjadi Panja Jiwasraya dilakukan setelah dirinya mendengarkan paparan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Jaksa Agung, dan Polri. Dasco kemudian paham, penanganan Jiwasraya meliputi skema pengembalian, skema peningkatan dan perbaikan kinerja Jiwasraya, dan penegakan hukum. Maka kemudian Dasco mendorong Panja saja, bukan Pansus.