ADVERTISEMENT

Pimpinan Komisi VIII Tolak Wacana Pemerintah Atur Teks Khotbah Jumat

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Rabu, 22 Jan 2020 07:34 WIB
Foto: dok. DPR


Politisi Partai Golkar itu juga juga menyinggung alasan pemerintah akan mengatur teks khotbah Jumat yang disebut-sebut merupakan hasil studi banding di Uni Emirat Arab. Dia menilai praktik keagamaan di Indonesia tak bisa disamakan dengan negara lain.

"Jika rujukannya adalah Uni Emirat Arab atau di Abu Dhabi, sebagaimana pengalaman kunjungan Pak Menteri Agama, praktik keagamaan di sana berbeda dengan di Indonesia yang lebih plural dan majemuk dengan sistem politik dan pemerintahannya yang berbeda," ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mewacanakan mengatur teks khotbah Jumat di setiap masjid di Kota Bandung. Para khatib nantinya harus menyesuaikan dengan teks yang disiapkan pemerintah.



Kepala Kemenag Kantor Wilayah Kota Bandung Yusuf Umar mengatakan wacana ini berdasarkan instruksi Menteri Agama. Menurut dia, berdasarkan studi banding yang dilakukan Menag ke Abu Dhabi, khatib-khatib masjid di sana berkhotbah sesuai dengan teks yang disediakan pemerintah.

"Jadi mungkin hasil studi banding Pak Menteri Agama di Abu Dhabi, nah itu coba bisa nggak dikondisikan di daerah. Saya kan sebagai pelaksana kebijakan di Kota Bandung, ini dari Pak Menteri ketika ada pengarahan beliau," ucap Yusuf kepada detikcom, Selasa (21/1/2020).

(abw/dnu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT